free web hit counter
Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Peristiwa

Usai Dikritik Anies, TKN Prabowo Tegaskan Lanjutkan IKN

Penulis : Mutmainah J - Editor : A Yahya

25 - Nov - 2023, 20:54

Placeholder
Prabowo Gibran. (Foto dari internet)

JATIMTIMES - Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Budisatrio Djiwandono menegaskan sikap pasangan calon Prabowo-Gibran terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dikritik capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ia menegaskan Prabowo-Gibran 100% berkomitmen melanjutkan IKN.

"Komitmen Prabowo-Gibran jelas. 100% Ibukota Nusantara harus dilanjutkan. Ini demi masa depan bangsa dan sudah menjadi amanat konstitusi," dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/11/2023).

Baca Juga : Beda Sikap dengan Puan soal Hasil Survei Membuat Hasto Disentil Partai Garuda

Budisatrio menjelaskan, pembangunan IKN adalah langkah strategis dan visioner yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan IKN menjadi pondasi awal pemerataan di Indonesia.

"Pak Presiden sudah meletakkan sebuah fondasi untuk memulai pemerataan. Ini bisa dipandang sebagai sebuah kebijakan politik strategis bahwa Indonesia sudah memulai keluar dari pola pikir yang Jawa-sentris," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan IKN harus dilihat sebagai momentum fokus pembangunan berbasis pertumbuhan yang merata. Dia menilai Kalimantan tidak akan lagi dipandang sebelah mata.

"Ke depannya, Pulau Kalimantan terutama Kaltim dan Nusantara tidak disebut lagi sebagai daerah, tapi sebagai Ibukota," jelas Budisatrio.

"Perhatian nasional dan internasional akan mengarah Ibukota Baru. Investasi akan masuk, ekonomi akan tumbuh secara cepat. Coba bayangkan dampaknya kepada Indonesia Timur. Inilah titik mula sebuah pemerataan," sambungnya.

Menurut Budisatrio, komitmen Prabowo-Gibran untuk melanjutkan IKN juga merupakan sebuah kewajiban karena hal tersebut adalah amanat konstitusi. Dengan begitu menurutnya, siapapun yang menjadi presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut.

"Akhir Oktober lalu, DPR telah sepakat dan mengesahkan Revisi UU no.3 tahun 2022 tentang IKN," ujarnya.

"Mempermasalahkan kembali hal ini adalah sebuah kemunduran. Mari kita berpihak pada pemerataan dan masyarakat daerah. Siapapun Presiden nantinya berkewajiban untuk melanjutkan. Dan untuk Pasangan Prabowo-Gibran, kita komit 100% IKN dilanjutkan," imbuh Budisatrio.

Sebelumnya, pada acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, Anies menyebut jika pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan. 

Baca Juga : Tahun 2024, Pemkot Malang Bakal Naikkan Insentif Guru PAUD

"Ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN, karena otonomi daerah itu terkait, kalau otonomi daerah tidak prospektif apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro dalam acara tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11/2023).

Anies lalu mengatakan tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.

Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

Oleh karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungghnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.


Topik

Peristiwa Budisatrio Djiwandono prabowo gibran anies baswedan ibu kota nusantara



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Mutmainah J

Editor

A Yahya