Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Cegah Korupsi, Pemkab Situbondo Percepat Pemenuhan MCP KPK

Penulis : Wisnu Bangun Saputro - Editor : Nurlayla Ratri

21 - Nov - 2023, 19:31

Placeholder
Rapat Percepatan MCP KPK, di Ruang IR Pemerintah Kabupaten Situbondo, Selasa (21/11/2023). (Wisnu Bangun Saputro/ JatimTIMES)

JATIMTIMES - Sebagai upaya pencegahan praktik tindak pidana korupsi, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo menggelar rapat percepatan pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2023, Selasa (21/11/2023) di Ruang Intelligence Room (IR). 

Kepada awak media, Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo, Puguh Setijarto menyampaikan, tujuan dari rapat ini sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Situbondo. 

Baca Juga : Bahasa Indonesia Ditetapkan sebagai Bahasa Resmi Konferensi Umum UNESCO

"Pencegahan korupsi itu dimonitor oleh KPK. Sehingga hasil evaluasi kita nanti akan keluar suatu nilai seberapa besar upaya pencegahan korupsi kita," ujarnya. 

Puguh melanjutkan, ada beberapa indikator yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. 

"Contohnya gini, inspektorat ini kan alat untuk pencegahan korupsi. Nah kami harus masuk ke wilayah-wilayah yang menjadi arahan KPK. Seperti review HPS (Harga Perkiraan Sendiri -red), ini harus disusun dengan benar. Yang pada intinya mencegah supaya tidak terjadi kemahalan harga," tegasnya. 

Kemudian, kata Puguh, untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) itu ada sosialisasi Barang Milik Daerah (BMD). 

"Di situ larangannya apa, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Nah sudah kah BKAD melakukan sosialisasi tersebut. Ada indikator juga itu. Seperti kendaraan dinas tidak boleh dibuat untuk mengantar anak ke sekolah," tambahnya. 

Baca Juga : Petugas Lapas Banyuwangi Gagalkan Penyelundupan Lima Paket Sabu

Menurutnya, indikator pencegahan tindak pidana korupsi dari KPK semakin tahun semakin banyak. "Nah itu harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Untuk rapat hari ini yang hadir dari inspektorat sendiri. Kemudian BKPSDM terkait tata kelola kepegawaian, BKAD terkait tata kelola keuangan dan aset, Bapenda terkait tata kelola pajak, Barjas terkait dengan pelelangan, Dinsos terkait penyaluran hibah Bansos. Ini kan sensitif untuk terjadinya tidak pidana korupsi," pungkasnya. 

Sekadar informasi, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. 


Topik

Pemerintahan Situbondo MCP KPK cegah korupsi



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Wisnu Bangun Saputro

Editor

Nurlayla Ratri