JATIMTIMES - Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, merespons soal Bawaslu yang akan memanggil panitia acara Desa Bersatu. Gibran mengatakan, pihaknya siap menerima teguran bila kehadirannya dinilai melanggar aturan.
Sebagaimana diketahui, acara tersebut berlangsung di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (19/11) kemarin. Gibran mengaku sampai saat ini belum mendapat surat pemberitahuan atau panggilan dari Bawaslu.
Baca Juga : AS Frustasi Terhadap Israel, Korban Warga Sipil di Gaza semakin Banyak
"Ya nanti kalau ada teguran-teguran nanti kami terima tegurannya," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Selasa (21/11/2023).
Gibran kemudian menegaskan kehadirannya di acara itu hanya memenuhi undangan. Kedatangannya di Indonesia Arena juga saat acara hampir selesai.
"Ya saya datang hanya sebagai undangan dan saya datang pas mau selesai. Yang jelas kami datang sebagai undangan saya datang pas penutupan," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bawaslu RI akan memanggil panitia acara Desa Bersatu. Sejumlah asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu sebelumnya melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Gibran Rakabuming Raka hadir di lokasi.
"Kita lagi panggil panitianya itu rencananya, secepatnya," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
Bawaslu enggan memberikan apa yang akan digali dari pemanggilan tersebut. Dia mengatakan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Bagja pun menekankan perangkat desa dilarang terlibat dalam kampanye.
"Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye," ucap Bagja.
Baca Juga : Tak Perlu Alat, Begini Cara Mudah Membuka Pintu Mobil Tanpa Kunci, Magic Banget
Sedangkan, Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, menegaskan pertemuan tersebut bukan deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.
"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya," kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11).
