JATIMTIMES – Koordinator forum induk Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Situbondo, Haritrianto buka suara terkait keluhan petani terhadap kinerja petugas irigasi air. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan. Pasalnya, tindakan yang dilakukan petugas tersebut tidak salah, justru telah melaksanakan tugas sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP).
Pria yang akrab disapa Hari ini menjelaskan, tindakan yang dilakukan petugas itu berdasarkan ketentuan SOP yang berlaku. Sehingga, tidak ada kesalahan yang diperbuat selama bertugas di lapangan.
Baca Juga : Krisis Air, PCNU Bersama Polres Tuban Gelar Bakti Sosial Pembagian Air Bersih
"Jadi air yang dibuang ke limpasan itu dilakukan sesuai prosedur. Kalau prosedur itu tidak dilakukan, justru petugas yang bisa dipidanakan," ujarnya, Jumat (17/11).
Hari menceritakan, Kabupaten Situbondo saat ini masih terjadi musim kemarau. Ketersediaan air untuk petani masih kecil, sehingga penggunaannya pun dibatasi dengan cara dibagi berdasarkan jadwal.
"Ini untuk memastikan semua petani bisa menerima pasokan air untuk menggarap sawah," jelasnya.
Kemudian, Hari menyampaikan, Situbondo tiba-tiba menerima pasokan air dengan volume tinggi dari Bondowoso, lantaran kabupaten tersebut turun hujan. Muara air tersebut di pintu lima Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo.
"Ketika hujan di Bondowoso itu akan turun ke saluran irigasi sampian lama dan bermuara di bendung pintu lima. Tugas juru bendung memasukkan ke saluran irigasi. Tapi sesuai dengan kapasitas daya tampung masing-masing irigasi air," jelasnya.
Kemudian, Hari mengatakan, ketika air yang disalurkan melebihi batas daya tampung tidak boleh dipaksakan. Akan tetapi harus dibuang ke aliran sungai limpasan.
"Ketentuan aturannya seperti itu. Kalau volume air bertambah banyak dan meskipun sudah disalurkan pada aliran irigasi juga masih banyak, maka itu harus dibuang ke sungai limpasan (sungai mengalir ke laut)," ucap Hari.
Dikatakan, ketika air yang dipasok melebihi batas daya tampung yang ditentukan, ini akan merugikan para petani. Bahkan petugas bisa dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH) lantaran telah melakukan tindakan pidana yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian.
"Bayangkan kalau tiba-tiba banyak air masuk ke lahan petani, dan petani baru tanam jagung. Maka jagung yang baru ditanam itu akan mati. Petugas bisa dipidanakan atas perbuatan yang dilakukan," jelasnya.
Baca Juga : Berapa Gaji Petugas KPPS Pemilu 2024?
Sementara itu, Hari mengaku, bahwa seluruh pengurus HIPPA telah membuat kesepakatan bersama. Hal itu untuk menyangkut pemanfaatan ketersediaan air untuk dialirkan kepada petani.
"Kami membuat kesepakatan bersama, bahwa apabila ada kondisi air hujan yang masuk kepada saluran sampian lama bendungan pintu lima masuk kesaluran primer panarukan itu maka kelebihan airnya itu dialirkan kepada saluran yang tidak mendapatkan aliran air sesuai jadwalnya," jelasnya.
Hari menyatakan, kesepakatan tersebut dibuat agar petugas bisa lebih mudah saat bekerja. Kemudian yang paling penting adalah, tindakan yang dilakukan tidak sampai berakibat fatal.
"Ini dibuat untuk dasar payung hukum. Agar petugas tidak kena salah maka dibuat kesepakatan seperti ini," ucapnya.
Hari menambahkan, penyaluran air irigasi menjadi kewekangan HIPPA sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sehingga dinas tidak memiliki kewenangan untuk membuka atau menutup saluran air tersebut.
"Kita sebagai mitra Pemkab Situbondo yang memiliki tugas mengatur air ini bekerja seusai SOP. Dorongan Pemkab untuk kami sangat besar, dan berharap petani bisa menerima pasokan air secara merata," pungkasnya.
