JATIMTIMES - Partai Garuda yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyentil kubu Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD. Teddy menuding kubu Ganjar kerap membangun narasi kecurangan, tetapi mereka pula yang ketahuan bertindak curang.
"Kubu Ganjar-Mahfud membangun narasi ada kecurangan, ternyata mereka yang ketahuan curang. Mereka juga yang membangun narasi penggunaan kekuasaan untuk pemilu, ternyata mereka yang ketahuan menggunakan kekuasaan untuk pemilu," ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Kamis (16/11/2023).
Baca Juga : Wajib Netral, ASN Dilarang Pose Foto Berikut Ini!
"Mereka sendiri saat ini sibuk klarifikasi, sibuk mencari dan membuat pembenaran atas fakta-fakta yang terkuak mengenai kecurangan dan penggunaan kekuasaan. Sibuk membangun narasi bahwa mereka tidak seperti itu," imbuhnya.
Lebih lanjut Teddy pun menyinggung Posko Pemilu jujur dan adil yang akan dibuka tim Ganjar-Mahfud. Ia menilai upaya itu merupakan langkah cuci tangan. "Salah satunya adalah gembar gembor akan membuka dan mendirikan Posko Pemilu Jurdil. Lagi-lagi dengan narasi jangan sampai ada kecurangan dan penggunaan kekuasaan. Ini cara mereka mencuci tangan setelah yang mereka tuduhkan ternyata berbalik ke mereka," ucapnya.
Tak berhenti disitu saja, Teddy juga mengatakan kubu Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya menjadi penonton atas drama tersebut serta menyebutkan lagi kubu Ganjar-Mahfud sibuk dengan narasinya sendiri.
"Mereka sibuk sendiri, karena terjerat dengan narasi yang mereka buat. Kubu Prabowo-Gibran hanya menonton dari luar drama komedi yang sedang dimainkan kubu Ganjar-Mahfud. Mereka yang buat, mereka yang terjerat," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi lagi. Megawati mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.
Awalnya, Megawati mengajak semua pihak untuk terus mengawal demokrasi. Sebab, menurutnya, hal ini menjadi kewajiban semua anak bangsa.
"Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," kata Megawati melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11).
"Sebab kedaulatan rakyat haru terus kita junjung tinggi," lanjutnya.
Megawati tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Apalagi, menurutnya, saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi. "Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," katanya.
Sementara Ganjar saat berpidato di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa, (14/11/2023) lalu melihat berbagai lapisan masyarakat gelisah atas dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Dia mengajak masyarakat untuk mengawal pelaksanaan demokrasi.
Baca Juga : Nekat Curi Telur Demi Ketiga Anaknya di Minimarket, Ini Respon Polisi
"Bapak, Ibu, diam itu bukan pilihan. Dan bicara, ungkapkan dan laporkan praktik tidak baik yang akan mencederai demokrasi," ujar Ganjar.
Tak hanya itu, Ganjar mengaku diintimidasi oleh sejumlah aparat keamanan Pemilu terkait pencopotan sejumlah baliho miliknya. Bahkan, cawapresnya Mahfud Md mengaku telah mendapat laporan terkait kecurangan Pemilu di lima provinsi.
Kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud, laporan dugaan kecurangan kemungkinan terjadi di daerah lain.
"Sebagai Menko Polhukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu," ujar Mahfud dalam keterangan resmi pada Senin (13/11/2023).
Sebelumnya, isu kecurangan di Pilpres 2024 mencuat lantaran keikutsertaan anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Gibran maju sebagai cawapres Prabowo dianggap mendapatkan karpet merah dari sang paman, Anwar Usman.
Kala itu, Anwar menjabat Ketua MK dan mengabulkan putusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK itu membolehkan orang yang berusia di bawah 40 tahun untuk ikut Pilpres selama pernah terpilih dalam Pemilu sebagai kepala daerah.
Anwar diketahui telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Majelis Kehormatan MK memutus Anwar telah melakukan pelanggaran kode etik berat dalam putusan perkara MK tersebut.
Meski pencalonan Gibran dinilai melalui proses yang melanggar kode etik di MK, namun KPU tetap meloloskan nama Wali Kota Solo itu sebagai cawapres Prabowo.
