JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang turut turun tangan dalam menindaklanjuti adanya dugaan korupsi vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Tindaklanjut tersebut dilakukan menyusul adanya sejumlah pihak yang dikabarkan telah diperiksa oleh penyidik Polres Malang.
"Kemarin Pak Bupati (Malang) sudah matur (menyampaikan) yang artinya ini sedang berproses," ungkap Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto saat ditemui awak media di sela agenda pemerintahan pada Rabu (25/10/2023).
Baca Juga : Sidak Selama 3 Hari, 24 WP Ini Akan Diperiksa Bapenda Terkait Pajak
Didik mengaku, sejumlah pihak terkait yang diduga melakukan dugaan korupsi vaksin PMK juga telah dipanggil. Namun, terkait siapa saja yang telah dipanggil untuk dikonfirmasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Didik belum bisa menjelaskannya secara gamblang.
"Insyaa Allah kalau saya dengar kok begitu (diperiksa Polres Malang). Kalau (diperiksa oleh Pemkab Malang) itu kan pertama melalui APIP dulu dan
Insyaa Allah sudah. Maka hari ini sedang berproses," jelasnya.
Di sisi lain, Didik juga mengaku masih menunggu hasil konfirmasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP tersebut. Sehingga pihaknya belum bisa menjelaskan apakah dugaan korupsi vaksin PMK tersebut benar terjadi di lingkungan Pemkab Malang.
"Ini yang kita ikuti berikutnya, kami belum tahu lanjutannya," singkatnya.
Terlepas dari hal itu, Didik menyebut, jika memang dugaan korupsi tersebut disebabkan karena kesalahan administrasi, pihaknya meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang untuk segera memperbaiki.
"Kalau memang itu dimungkinkan karena hanya kesalahan administrasi, maka kita dorong bagaimana Dinas Peternakan itu harus segera memperbaiki dan menyampaikan apa adanya," tuturnya.
Baca Juga : Johnny G Plate Dituntut 15 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Proyek BTS Kominfo
Sebaliknya, jika memang mengarah pada tindak pidana korupsi, maka Pemkab Malang akan menyerahkan proses hukum sesuai dengan ketetapan yang berlaku. "Tetapi kalau katakanlah memang ini benar (korupsi) berarti itukan sudah masuk pada wilayah hukum. Tentunya setiap problem di saat itu menyalahi atau mempergunakan hak-haknya orang lain, itu memang harus dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, Polres Malang telah melakukan pemeriksaan terhadap kepala dinas dan bendahara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. Pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan dalam rangka menggali keterangan mengenai dugaan korupsi vaksin PMK di Kabupaten Malang.
Dalam pernyataannya, Kasatreskrim Polres Malang AKP Wahyu Rizki Saputro menuturkan, dalam waktu dekat ini pihaknya bakal kembali memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Disebutkan, total akan ada sedikitnya empat orang yang dimintai keterangan mengenai adanya dugaan korupsi vaksin PMK tersebut.
