JATIMTIMES - Komisioner KPUD Tulungagung melaksanakan sidang pleno penetapan perhitungan suara hasil Pemilu 2024. Namun saat kegiatan berlangsung, terdapat upaya penculikan terhadap salah satu komisioner KPUD.
Kericuhan juga terjadi di depan halaman kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jumat (13/10/2023) siang. Ada pergerakan massa yang tidak puas dengan hasil Pemilu dan bermaksud menggagalkan pelaksanaan sidang pleno.
Baca Juga : Jumat Curhat Bareng Masyarakat, Polres Tulungagung Mulai Imbau Pemilu Damai 2024
Semua kejadian tersebut merupakan rangkaian Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang digelar Polres Tulungagung. Kegiatan ini dalam rangka kesiapan Pemilu serentak yang bakal digelar pada tahun 2024 mendatang.
Kapolres Tulungagung AKBP Teuku Arsya Khadafi menyebut kegiatan Sispamkota kali ini dilakukan dalam rangka Operasi Mantab Brata 2023.
“Ini merupakan bentuk kesiapan Kabupaten Tulungagung. Pihak Kepolisian beserta TNI, Pemerintah Daerah, kami siap mengamankan kegiatan untuk Pemilu, Pemilukada, Pileg serentak di Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.
Kapolres juga mengatakan, kegiatan ini juga bentuk kesiapan kami dalam mengamakan Kabupaten Tulungagung dari ancaman gangguan kamtibmas lainnya.
“Kami mengajak masyarakat untuk sama-sama kita jaga Kabupaten Tulungagung tetap aman, nyaman dan tentram seperti dengan kondisi saat ini," tambahnya.
Pemetaan kerawanan TPS juga sudah dilakukan jajaran Polres Tulungagung. Pemetaan ini dilakukan dengan mengklasifikasikan beberapa lokasi TPS dengan tingkat klasifikasi, sangat rawan, rawan, aman dan kurang rawan.
“Sudah kami lakukan pemetaan dan nantinya kami mensinergikan dengan Pemda, TNI dan stakeholder terkait dalam komposisi jumlah personel pengamanan,” tegasnya.
Kapolres Tulungagung menyampaikan, secara umum Kabupaten Tulungagung termasuk dalam kondisi aman jelang Pemilu 2024.
Baca Juga : Hari Penglihatan Dunia, Yayasan Paramitra Gelar Periksa Mata Gratis di Tuban
Potensi gangguan ancaman yang muncul jelang Pemilu 2024 adalah adanya risiko sabotase dari pihak pihak yang ingin mengacau jalannya kegiatan, adanya gangguan pendistribusian logistik Pemilu, Pileg, maupun Pilkada, serta potensi pengerahan massa yang memaksakan putusan tidak sesuai dengan hasil.
"Untuk pelibatan pasukan 360 personel juga dibantu TNI dan Pemerintah Daerah. Saya mengajak masyarakat untuk mari bersama sama kita menjaga situasi kondusif yang sudah ada di Kabupaten Tulungagung,” jelas AKBP Teuku Arsya Khadafi.
Pj. Bupati Tulungagung, Heru Suseno dalam kesempatan ini mengatakan tugas keamanan dan ketertiban itu bukan hanya TNI dan Polri, namun juga bergantung pada semua elemen masyarakat Tulungagung. Seluruh masyarakat dinilai punya kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban Tulungagung.
“Kami di jajaran pemerintah siap mendukung apa yang telah dilakukan Pak Kapolres mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten,” jelas Heru Suseno.
Sepuluh tahapan Sispamkota yang digelar tersebut mulai dari, persiapan, tahap kampanye atau rapat terbatas, tahap cipta kondisi, tahap rapat umum, tahap masa tenang.
Selanjutnya adalah tahap distribusi logistik Pemilu, tahap pungut hitung suara, tahap rekap surat suara, tahap pemberlakuan Sispamkota dan tahap pemulihan kota.
