JATIMTIMES - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah tidak tinggal diam soal polusi udara di Jakarta. Charles bahkan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memegang komando penanganan masalah polusi udara.
"Presiden jangan terlihat pasrah dalam menghadapi masalah polusi udara ini. Tetapi harus memegang komando utama dengan membuat roadmap dan memimpin semua pemangku kebijakan untuk menjalankannya. Serta melakukan pengawasan, termasuk lewat penegakan hukum yang tegas," kata Charles kepada wartawan, Selasa (19/9/2023).
Baca Juga : Viral Pria Tendang Kepala Lawan Saat Futsal, Tim Kota Malang vs Kabupaten Blitar Berakhir Damai
Ia kemudian mengatakan polusi udara Jakarta pagi ini menurut situs IQAir menunjukkan tanda bahaya bagi kesehatan warga. Tak hanya itu, kata Charles, zat sumber polusi udara yang sudah 16,6 kali lebih tinggi dari standar WHO akan membawa penyakit yang berbahaya.
"Penempatan Jakarta sebagai kota besar paling berpolusi di dunia pada Selasa (19/9) pagi, berdasarkan data IQAir, telah membunyikan lonceng 'tanda bahaya' bagi kesehatan warga ibukota dan sekitarnya. Kontaminasi zat sumber polusi udara (PM 2.5) yang sudah 16,6 kali lebih tinggi dari standar WHO akan membawa berbagai penyakit berbahaya," ujarnya.
Charles kemudian menilai, masalah polusi udara ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan aturan bekerja dari rumah (work from home). Tapi kata Charles, perlu juga membuat strategi tertentu yang berkelanjutan dan melibatkan para pemangku kebijakan.
"Tanda bahaya ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara sporadis seperti aturan WFH dan imbauan penanaman pohon saja. Namun harus dengan cara komprehensif dan berkelanjutan, yakni lewat sebuah roadmap yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan untuk turut bersama-sama secara masif menurunkan polutan," ujarnya.
Selanjutnya, Charles menyebut penanganan polusi udara bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika masih ada masyarakat yang batuk-batuk menurutnya, penanganan belum berjalan dengan baik.
"Sukses tidaknya penanganan polusi udara adalah hal yang sangat bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh warga masyarakat. Seperti kata Presiden, banyak orang Jakarta batuk-batuk akibat polusi udara. Artinya, kalau masih banyak orang Jakarta batuk-batuk, berarti penanganan polusi udara oleh pemerintah masih jauh dari sukses," ujarnya.
Sementara sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyegel 4 perusahaan yang diindikasi menyumbang polusi udara Jakarta. Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum DLH DKI Jakarta Wahyudi Rudiyanto mengatakan tidak terjadi penolakan saat penyegelan.
“Baru 4 yang kami segel. Sementara baru 3 stokpile batu bara dan 1 pabrik baja,” kata Yudi dihubungi Tempo, Selasa (19/9/2023).
Dilansir dari Tempo, berikut 4 perusahaan tersebut:
1. PT Trada Trans Indonesia disegel pada 30 Agustus 2023, dengan penerbitan sanksi Nomor e-0073 pada 24 Maret 2023
2. PT Trans Bara Energy disegel pada 30 Agustus 2023 dengan penerbitan sanksi Nomor e-0054 pada 27 Februari 2023
3. PT Bahana Indokarya disegel pada 31 Agustus 2023 penerbitan sanksi Nomor e-0083 pada 10 April 2023
4. PT Jakarta Central Asia Steel perusahaan baja yang disegel pada 13 September 2023 penerbitan sanksi Nomor e-0154 pada 5 September 2023.
Yudi menjelaskan penyegelan dilakukan melalui proses komunikasi terlebih dahulu kepada perusahaan yang bersangkutan. Empat perusahaan itu saat ditinjau ulang ternyata tidak menerapkan evaluasi yang diberikan. Setelah itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI memutuskan melakukan penyegelan.
“Sebenarnya kami sudah mengawasi beberapa perusahaan,” ucapnya.
Karena terbukti tidak mematuhi evaluasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Yudi mengatakan pada saat proses penyegelan, tidak terjadi penolakan dari 4 perusahaan itu.
“Kebanyakan karena kami evaluasi sanksi, mereka menyadari bahwa salah. Kami kan gak asal memberikan sanksi dievaluasi dulu, pas kami evaluasi masih tidak memenuhi yang diarahkan gitu makanya kita segel,” tuturnya.
Jika setelah penyegelan tidak ada perbaikan, atau perusahaan masih tetap menjalankan usahanya yang terindikasi menyumbang polusi udara, DLH DKI akan melakukan proses hukum ke Polda Metro Jaya. “Kami sesuai dengan Permen KLHK Nomor 22 mereka diberi waktu 120 hari, kami evaluasi sanksinya kemudian baru ditingkatkan menjadi penyegelan,” tuturnya.
Seperti yang sudah diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, kualitas udara di Jakarta masuk ke dalam kategori tidak sehat. Buruknya kualitas udara ini dapat mengancam kesehatan masyarakat jika tidak segera ditangani lebih lanjut.
Tentu pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani polusi udara yang semakin parah. Salah satu cara yang dilakukan adalah mencari penyebabnya agar polusi bisa berkurang. Sejumlah ahli pun telah memberikan penjelasannya mengenai penyebab polusi udara Jakarta.
Ada sejumlah faktor yang menyebabkan udara di Jakarta sangat tercemar hingga sempat menjadi yang terburuk di dunia. Simak penjelasannya di bawah ini yang telah dirangkum detikcom.
1. Dipengaruhi Pergerakan Angin
Baca Juga : Eks Peneliti BRIN Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah Dihukum 1 Tahun Penjara
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro, mengatakan penyebab polusi udara di Jakarta karena telah dipengaruhi angin dari wilayah timur.
"Jadi kalau dari segi siklus memang bulan Juni, Juli, Agustus itu selalu terjadi peningkatan pencemaran di Jakarta karena dipengaruhi oleh udara dari timur yang kering," kata Sigit di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Kebon Nanas, Jakarta Timur, Jumat (11/8/2023).
2. Emisi Kendaraan
Selain itu, Sigit juga mengungkapkan bahwa polusi udara juga dipicu oleh emisi transportasi. Ia mengatakan bahwa sektor transportasi telah menyumbang emisi terbesar, yakni hingga 44%.
"Jadi kalau dari segi bahan bakar yang digunakan di DKI Jakarta itu bahan bakar itu adalah sumber emisi, itu adalah dari batu bara 0,42 persen, dari minyak itu 49 persen, dan dari gas itu 51 persen. Kalau dilihat dari sektor-sektornya maka transportasi itu 44 persen, industri 31 persen industri energi, manufaktur 10 persen, perumahan 14 persen, dan komersial 1 persen," ujarnya.
"Ini lebih didetailkan lagi oleh kajian tersebut bahwa kalau SO2 (sulfur) memang berasal dari PLTU, manufacturing. Jadi manufacturing, pembangkit tenaga listrik dari industri manufacturing 61,96 persen. Kalau yang lainnya NoX, Co PM 10, PM 2,5, black carbon, kemudian organic carbon itu sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermotor," papar Sigit lebih lanjut.
3. Musim Kemarau
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan penyebab kualitas udara Jakarta memburuk dalam beberapa pekan terakhir karena dipengaruhi oleh musim kemarau yang tengah berlangsung.
"Kecenderungannya biasanya pada saat musim kemarau kualitas udara cenderung naik dan seperti yang kita lihat sekarang," ujar Ardhasena dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
4. Fenomena Lapisan Inversi
Lebih lanjut, Ardhasena mengatakan polusi udara Jakarta juga terjadi karena terdapat fenomena lapisan inversi.
"Fenomena lain yang menarik, karena kita ada di wilayah urban, saat ini musim kemarau, ada fenomena yang namanya lapisan inversi, ketika pagi di bawah itu cenderung lebih dingin di permukaan dibanding di atas. Sehingga itu mencegah udara untuk naik dan terdiversi," paparnya.
Lalu, ia mengungkapkan bahwa lapisan inversi ini bisa terlihat karena adanya perbedaan penampakan keruhnya lapisan udara.
"Itu juga penjelasan mengapa di Jakarta itu kelihatan keruhnya di bawah dibandingkan di atas. Karena setting perkotaan di mana kita semua hidup bersama," pungkas Ardhasena.
5. Pembangkit Listrik
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani memaparkan, ada dua sumber utama polusi udara di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir, yakni berasal dari asap kendaraan bermotor dan pembangkit listrik.
"Pertama, sumber-sumber kendaraan bermotor. Kedua, sumber-sumber dari kegiatan industri, termasuk di dalamnya pembangkit listrik maupun kegiatan-kegiatan pembakaran terbuka yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pihak-pihak lainnya," kata Rasio dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (23/8/2023).
"Jadi ini sumber-sumber yang kami identifikasi sejauh ini. Namun kami diminta dalami lagi sumber besarnya," paparnya.