JATIMTIMES - Untuk menutup defisit anggaran APBD tahun 2023 dan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) Basir mengusulkan Pemkab Banyuwangi menjual sebagian saham PT BSI.
Menurut caleg DPR RI PPP No 2 Dapil III Jawa Timur (Jatim) itu, dengan menjual sebagian saham, pemerintah Banyuwangi akan mendapatkan dana sekitar 300-400 miliar rupiah yang dinilai cukup untuk menutup defisit sekaligus untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga : Sejarah Gelar 'Andi' Dalam Masyarakat Bugis, Ciptaan Misonaris Belanda untuk Bangsawan Khusus
Ketua DPC PPP itu menuturkan, defisit yang itu terjadi di Banyuwangi karena pemerintah melaksanakan perintah dari pusat untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sebagian besar dari bidang kesehatan dan pendidikan.
"Setelah melakukan pengangkatan, dalam kenyataan pemerintah pusat tidak membayar gaji tetapi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga pemkab mengalami defisit lebih dari 100 miliar rupiah," kata Basir pada Sabtu (26/08/2023).
Untuk itu, dalam rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemkab Banyuwangi mendatang, Fraksi PPP akan mengusulkan agar pemerintah menjual saham tambang emas yang ada di Merdeka Coper & Gold agar bisa menutup defisit sekaligus mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan masyarakat.
Salah satu kebutuhan masyarakat yang mendesak adalah adanya jalur alternatif agar tidak terulang peristiwa kemacetan dalam musim liburan di kawasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Pemkab bersama dengan pemerintah provinsi dan pusat diharapkan secepatnya membuat jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Wongsorejo - Kota Banyuwangi.
"Dalam setiap liburan terjadi kemacetan parah di wilayah Ketapang yang dampaknya sangat merugikan masyarakat luas. Salah satu solusinya harus ada jalan alternatif untuk menghindari jalur Ketapang," imbuh alumni Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Situbondo itu.
Baca Juga : Handoko, Sekjen Projo Nyalon dari Golkar, Jadi Tambahan Amunisi Partai di Jawa Timur
Basir menuturkan, adanya jalur alternatif secara otomatis akan menaikkan harga jual tanah milik warga yang ada di sekitar jalur alternatif mulai dari Wongsorejo, Kalipuro sampai dengan kawasan kota Banyuwangi
Lebih lanjut, untuk APBD Tahun Anggaran 2024, Basir ingin mengundang PT BSI untuk menjelaskan kepada anggota dewan sebenarnya berapa produksi tambang emas per tahun di Pesanggaran Banyuwangi.
"Sehingga dari hasil pertemuan tersebut, dewan mempunyai gambaran sebenarnya berapa besaran dana bagi hasil tambang (DBHT) yang seharusnya masuk ke kas daerah Kabupaten Banyuwangi," pungkas Basir.
