JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang masih menerima usulan dari jajaran fraksi terkait usulan nama pejabat yang akan menjadi Pj Wali Kota Malang kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menunggu usulan tersebut sebelum mengambil keputusan tiga orang pejabat yang layak menjadi Pj Wali Kota Malang. Pihaknya sepakat nama 3 orang pejabat yang dikirim ke Kemendagri akan diputuskan pada Minggu (6/8/2023) mendatang.
Baca Juga : Layani Masyarakat yang Butuh Kesejahteraan Sosial, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Optimalkan Tiga Shelter
"Akan kita tentukan Minggu (6/8/2023) malam. Iya sementara ada empat pejabat, tapi masih menunggu dinamikanya, kalau ada fraksi yang mengusulkan hari ini (Jumat) dan besok (Sabtu) masih boleh," ujar Made, Jumat (4/8/2023).
Made mengatakan, dalam hal ini DPRD Kota Malang memang bersepakat untuk menambah masa penjaringan. Hal tersebut menyusul dua dari lima nama pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang memilih mundur dari daftar penjaringan.
Kedua pejabat yang mundur tersebut yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Subkhan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Handi Priyanto. Dengan dua nama pejabat itu, saat ini masih ada tiga pejabat yang bersedia untuk masuk daftar usulan.
Yakni Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Eko Sri Yuliadi dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2) Pemkot Malang Diah Ayu Kusuma Dewi.
Selain tiga pejabat yang masih tersisa, DPRD Kota Malang telah menjaring satu nama pejabat Kabupaten Malang. Yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Wahyu Hidayat, yang juga sudah menyatakan kesediaan untuk turut dalam proses penjaringan.
Baca Juga : Dua Sekda Malang Raya Masuk Bursa Pj Wali Kota Malang, Ketua Dewan: Bukan Ajang Adu Pamor
"Begini, kami ingin tambahan referensi karena mundurnya pak Subhan dan pak Handi. Kalau tiga orang pejabat kan jadi tidak ada diskusi," jelas Made.
Made menjelaskan, kesepakatannya untuk membuka ruang bagi pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) se Malang Raya bukan berarti karena pejabat di Pemkot Malang tak ada yang layak. Namun menurutnya, sejumlah pejabat ada yang sudah menyatakan untuk tidak bersedia masuk usulan Pj Wali Kota Malang.
"Artinya kalau penjaringan sebenarnya sudah lima orang kemarin. Lalu dinamikanya, ada yang mundur. Dan beberapa ada yang sudah dihubungi fraksi dan menyatakan tidak siap," terang Made.
