JATIMTIMES - Pemprov Jatim akhirnya buka suara terkait pencatutan logo oleh Paguyuban Kepala Desa Jawa Timur yang mendukung bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Sebelumnya kegiatan tersebut dilakukan di Surabaya, Minggu (16/7).
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Pemprov Jatim menyampaikan protesnya. Dan pemprov juga menegaskan sama sekali tak terlibat dalam acara tersebut.
Baca Juga : Ini dia Alasan Mengapa Setan Sangat Takut kepada Umar Bin Khattab
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Eddy Supriyanto meyampaikan pemakaian logo Jer Basuki Mawa Beya milik Pemprov Jatim untuk kegiatan politik sama sekali tak dibenarkan. Ini sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 1966, logo tersebut hanya untuk kegiatan kedinasan.
"Logo Jer Basuki Mawa Beya, digunakan untuk kop kedinasan pada pemerintahan Pemprov Jatim," tegas dia.
Yang dimaksud pemprov, lanjut Eddy, terdiri dari banyak aparatur sipil negara (ASN). Dan semua ASN harus taat pada hukum, netral dan tidak berpolitik. "Politik kita (ASN) politik kebangsaan, pelayanan kepada publik dan menyejahterakan masyarakat," kata dia. "Jadi apabila logo itu dipakai oleh paguyuban (kades Jatim) untuk berpolitik, maka sangat merugikan Pemprov Jatim," beber Eddy.
Eddy mengaku sudah mendapatkan klarifikasi dari Paguyuban Kades Jatim. "Pihak paguyuban sudah merasa bersalah dan akan meminta maaf serta akan klarifikasi kepada media. Bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, merugikan pemerintah dan tidak sesuai dengan ketentuan," pungkasnya.
Terpisah, Koordinator Paguyuban Kepala Desa Jawa Timur Munawar mengaku sudah meminta arahan terkait kesalahan memakai logo tersebut. "Kami ini kepala desa se-Jawa Timur. Tatkala itu dipersalakan, ya monggo diperbaikilah," kata dia. Munawar mengakui ada teguran dari pemprov.
Baca Juga : Besok, Jokowi Bakal Lantik Pengganti Menkominfo Johnny G Plate
"Ini ada kritikan dari Pemprov Jatim. Ini tidak melibatkan pemprov. Ini murni perkumpulan para kades yang mengadakan silaturahim," lanjutnya.
"Kami atas nama koordinator paguyuban perkumpulan kepala desa se-Jatim mohon maaf atas kekeliruan menggunakan logo Pemprov Jatim yang kami pasang dalam undangan tersebut," imbuh dia.
