JATIMTIMES - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang masih rendah. Dari target di tahun 2022, penerimaan PAD hanya terealisasi 77,63 persen.
Terkait hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mengoptimalkan capaian PAD. Khususnya meminta kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan pendataan potensi PAD secara riil.
Baca Juga : Ada Hadiah Rp 10 Miliar, Bupati Malang Tekankan Budaya Kerja 5K demi Pertahankan WTP
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, saat ditemui usai menghadiri agenda rapat paripurna pada Selasa (20/6/2023). "Dalam pembahasannya, ada beberapa hal yang pertama terkait dengan hasil rendahnya PAD di Kabupaten Malang," ucapnya.
Sekedar informasi, target PAD di Kabupaten Malang pada tahun 2022 adalah Rp 983.280.679.582. Dari target tersebut hanya terealisasi sebesar 77,63 persen. Yakni senilai Rp 763.117.874.061, 91 sen.
"Dari target yang tidak sesuai ini, ada beberapa hal yang (perlu di evaluasi, red). Pertama bahwa ternyata ada beberapa ketidakpahaman beberapa OPD penghasil, terkait dengan potensi yang telah ditetapkan," jelas Darmadi.
Terkait hal itu, dewan meminta kepada OPD untuk melakukan kajian. Selain itu juga perlu dilakukan pendataan terkait potensi PAD.
"Sehingga saran dari dewan pembahasan kemarin bahkan sampai dengan hari ini itu untuk dibuatkan kajian terhadap potensi PAD yang riil saat ini," imbuhnya.
Darmadi berharap, dengan adanya pendataan potensi PAD tersebut, target di tahun 2023 akan terealisasi hingga 100 persen. "Sehingga nanti tidak ada lagi alasan bahwa terlalu tingginya target dan sebagainya. Tapi berdasarkan dengan potensi yang ada," ujarnya.
