JATIM TIMES - Menindaklanjuti keluhan dari sebagian orang tua/wali murid TK, SD, SMP dan SMA terkait acara wisuda dan perpisahan kelulusan yang digelar di hotel, anggota DPRD Banyuwangi asal Fraksi Nasdem Agung Setyo Wibowo meminta Dinas Pendidikan lakukan evaluasi dan kajian komprehensif.
Menurut Agung, pihaknya menyadari apabila sebagian orang tua/wali merasa berat dengan adanya acara wisuda lulusan di hotel. Pasalnya, dengan acara tersebut maka siswa harus rias di salon, urunan biaya sewa gedung, menanggung biaya gebyar tari dan lain-lainnya.
Baca Juga : Datangi Kantor DPRD Jombang, Puluhan Warga Kabuh Keluhkan Pendirian Pabrik
"Dan itu semua kegiatan tersebut momentumnya berdekatan dengan akan masuknya anak ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sehingga semua dirasakan berat. Apalagi memasuki Agustus yang penuh dengan acara hiburan yang akan membutuhkan dana lagi," ucap Agung kepada Jatim Times, Selasa (20/6/2023).
Politisi asal Wong Kidulan (Pesanggaran dan Siliragung) Banyuwangi itu menuturkan, di sisi lain ada masyarakat yang berpendapat penyelenggaraan acara pelepasan siswa dinilai lebih praktis efektif dan efisien dalam banyak hal.
Suami Tri Dinda Lestari itu mencontohkan apabila menggelar acara perpisahan di lingkungan sekolah juga harus menyewa terop, meja kursi, sound sistem dan lain sebagainya. Selain itu panitia dan para guru energinya terkuras untuk melakukan persiapan pada saat acara bahkan setelah acara wisuda harus membersihkan kotoran dan sampah.
"Sehingga total biaya yang dikeluarkan untuk acara di sekolah atau hotel pada akhirnya hampir sama. Namun apabila acara dilaksanakan di hotel panitia dan guru fokus pada pengisian acara. Tentu saja sekolah dan panitia dengan persetujuan paguyuban kelas tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan rata-rata orang tua/wali murid yang ada," tambah Agung.
Solusi yang bisa diambil, menurut Agung, Dinas Pendidikan Banyuwangi mengeluarkan imbauan untuk tidak menggelar acara perpisahan yang terlalu memberatkan masyarakat. Namun tidak melarang sekolah untuk menggelar acara wisuda dan perpisahan siswa dengan kesepakatan orang tua/wali. Selain itu juga wajib membebaskan biaya bagi mereka yang benar-benar tidak mampu.
“Kemudian agar tidak berat sekolah bersama orang tua/wali murid sejak awal masuk sekolah membuat kesepakatan untuk merencanakan acara dan mengadakan tabungan atau mengangsur setiap bulan,” imbuh Ketua Askab PSSI Banyuwangi itu.
Baca Juga : “Cawe-cawe” Pemilu 2024 dalam Perspektif Perfeksionisme Politik
Sedangkan untuk mengurangi atau menghilangkan biaya ke salon, pihak sekolah bisa kerjasama mengadakan pendidikan dan pelatihan merias bagi siswi maupun orang tua secara berkala.
"Sehingga siswa yang akan mengikuti wisuda tidak harus mengeluarkan biaya ke salon, tetapi cukup dirias oleh orang tua atau teman-temannya," imbuh Agung.
Politisi asal Wong Kidulan itu meminta Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (Jatim) di wilayah Banyuwangi untuk melakukan evaluasi dan kajian yang komprehensif agar pelaksanaan wisuda siswa yang sebenarnya efektif dan efisien tidak menjadi beban bagi masyarakat dan stakeholder terkait yang lain.
