JATIMTIMES - BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan seluruh stakeholder, lembaga dan dunia kampus untuk meningkatkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di Jawa Timur, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Situbondo melaksanakan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Universitas Saleh Situbondo. Dengan kerja sama ini, mahasiswa yang mengikuti KKN, PKL dan magang akan terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Informasi yang diterima media ini, penandatanganan naskah kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Universitas Saleh Situbondo dilaksanakan pada 31 Mei 2023. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Situbondo Bayu Wibowo menyampaikan, BPJS Ketenagakerjaan mendorong para mahasiswa magang, KKN, PKL, dan aktivitas kampus lainnya untuk bisa dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan ini penting, agar mahasiswa yang berkegiatan di dunia perkuliahan mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan aktivitasnya.
Baca Juga : Tingkatkan Perlindungan Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan Kediri Sinergi dengan 3 Kejari
"Kami mendorong mahasiswa tersebut dilindungi minimal dua program, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), karena dengan iuran yang minimal, manfaatnya luar biasa,” kata Bayu.
Bayu menambahkan, dengan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, peserta hanya perlu membayar iuran Rp 16.800. Saat ada kecelakaan kerja saat KKN, maka mahasiswa bisa melakukan pengobatan sampai dengan sembuh tanpa plafon. Kemudian jika terjadi meninggal dunia, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kematian Rp 42 juta kepada ahli waris.
“Dengan kerja sama ini harapannya mereka yang KKN, PKL, ataupun magang bisa tenang karena ada yang menjamin,” imbuhnya.
Di tempat lain, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi Eneng Siti Hasanah mengatakan, dalam kerja sama terkait pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ini, pihaknya juga ingin melakukan literasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para calon pekerja yang saat ini tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sebab materi tersebut jarang diketahui oleh mahasiswa maupun akademisi sehingga dengan literasi, pada saat mereka bekerja atau keluar dari perguruan tinggi sudah tahu hak dan kewajiban terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.
Baca Juga : Tahun 2023, DPMD Targetkan 378 Desa di Kabupaten Malang Miliki BUMDes
Menurutnya, banyak potensi yang bisa dilakukan sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai Program BPJS Ketenagakerjaan.
"Dengan kolaborasi ini, mahasiswa yang melakukan magang dapat melaksanakan dengan aman tanpa khawatir jika terjadi suatu risiko. Sehingga mahasiswa magang pun memerlukan jaminan sosial,” pungkas Eneng.
