JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022. Predikat WTP ini merupakan yang ke-12 diraih Pemkot Malang.
Penyerahan LHP tersebut dilakukan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi dan direrima langsung oleh Wali Kota Malang Sutiaji pada Kamis (25/5/2023) siang di Sidoarjo.
Baca Juga : Jember Raih Opini WTP, Bupati: Wes Wayahe Jember Bisa Dipercaya Lagi
"Tahun ini sudah mencapai 12 kali berturut-turut, luar biasa. Meski demikian, jangan hanya berhenti pada pencapaian WTP. Tapi bagaimana kita menjaga komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban yang semakin transparan dan akuntabel kepada masyarakat," ujar Sutiaji.
Menurut Sutiaji, capaian sebanyak 12 kali WTP ini bukanlah prestasi yang mudah diraih. Sebab, capaian itu merupakan wujud komitmen bersama antarseluruh elemen di Pemkot Malang.
Dirinya pun menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh perangkat daerah yang selalu kooperatif dan terbuka dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan. Untuk itu, Sutiaji meminta agar hal itu terus ditingkatkan.
"Tentu jangan sampai kendur. Justru capaian ini harus menjadi pemicu dan pemacu agar Pemerintah Kota Malang terus mempertahankan predikat tersebut. Dan lebih jauh dari itu bagaimana membangun budaya pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel," jelas Sutiaji.
Selain kepada jajarannya, Sutiaji juga berterima kasih kepada BPK yang juga telah mendorong kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu turut mendukung terciptanya penyajian pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel
Baca Juga : Pj Wali Kota Batu Instruksikan Jajarannya Percepat Penyelesaian Infrastruktur
"Tentu apresiasi dan terima kasih kepada jajaran BPK. Kehadiran BPK sangat berarti bagi kami dalam hal mendorong kinerja pemerintah untuk menyajikan pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel dan transparan," beber Sutiaji.
Sebagai informasi, sejumlah indikator harus dipenuhi guna mempertahankan predikat tersebut. Seperti aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).
Predikat WTP sendiri diberikan oleh auditor BPK apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan data secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
