JATIMTIMES - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pemda) agar menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) untuk berbelanja produk-produk dalam negeri.
Jokowi menilai jika penggunaan KKP menjadi salah satu pendukung percepatan sistem keuangan digital yang inklusif.
Baca Juga : 13.552 Siswa di Kota Malang Ikuti UKD Jalur Prestasi Rapor PPDB SMP
"Saya minta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam acara Festival Keuangan Ekonomi Digital pada Senin (8/5/2023).
"Serta mendukung perluasan QRIS antarnegara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif," jelasnya.
Lebih jauh Jokowi mengatakan jika kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi.
Hal itu menurut Jokowi berkaitan dengan perekonomian, pemerintah mendorong inovasi penyediaan sistem pembayaran berbasis digital dan perlindungan masyarakat.
Kepala negara itu selanjutnya mengatakan inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital harus terus dikembangkan.
Penggunaan KKP perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah.
"Guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah," ungkap Jokowi.
Tak berhenti di situ saja, Jokowi juga menilai pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan.
"Saya harap QRIS antar negara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” kata dia.
Baca Juga : Viral, Wanita Ini Bagikan Kisah Tinggal Bersama Istri Pertama, Netizen: Nyesek!
Ia memprediksi penguatan itu menjadi bagian penting dari keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini.
"Saya harap QRIS antarnegara dan KKP dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas ke akses internasional," jelas Jokowi.
Jokowi lalu meminta agar semua pihak tetap berhati-hati meski dalam tahap inovasi digital. Pengembangan inovasi keuangan digital harus melihat antisipasi risiko, keamanan konsumen dan perlindungan konsumen.
"Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasionalnya," tambah Jokowi.
Kepala Negara memaparkan bahwa ekonomi dan keuangan digital di Indonesia memiliki pangsa pasar hingga 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN. Karena itu, Indonesia akan terus berperan sebagai pemain utama ekonomi digital di ASEAN.
Adapun nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar AS di 2025 dan mencapai sekitar 315 miliar dolar AS di 2030.
