Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Serba Serbi

IKN Kembali Banyak Disorot Media Asing, Apa Penyebabnya?

Penulis : Mutmainah J - Editor : A Yahya

16 - Mar - 2023, 07:21

Placeholder
Jokowi saat berada di titik IKN Nusantara. (Foto dari internet)

JATIMTIMES - Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali disorot oleh media asing. Media asing tersebut menyoroti beberapa hal dari proyek besar RI tersebut.

Salah satunya seperti Media The Diplomat dalam artikel berjudul 'Why Will People Want to Live in Indonesia's New Capital?' yang terbit pada Rabu (14/3/2023). Dari media tersebut disebutkan jika pemerintah masih berjuang untuk menarik investor, dan menawarkan insentif besar untuk meningkatkan minat mereka.

Baca Juga : Ikut Lomba Artikel Ilmiah dan Lomba Media BK, Mahasiswi UM Raih Juara I dan II

Selanjutnya, artikel yang ditulis pakar ekonomi James Guild itu mengatakan jika investor berkantong tebal yang sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam proyek IKN, seperti SoftBank Jepang, dilaporkan mulai bersikap dingin. Mereka khawatir tentang kurangnya visi konkret untuk ibu kota baru tersebut.

"Kota-kota yang dirancang dan dibangun hanya untuk menampilkan teknologi atau infrastruktur cenderung memiliki rekam jejak yang buruk. Mereka sering terbengkalai atau kurang terpakai karena meskipun perencanaannya mencerminkan konsep pemikiran tinggi dan strukturnya ramping dan futuristik, tidak ada alasan kuat bagi orang untuk tinggal di sana," tulis Guild.

"Jika ingin sukses, Nusantara perlu menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kota pintar berkonsep hijau dan berkonsep tinggi dengan jalan, lanskap, dan infrastruktur yang bagus," menurut Guild.

"Perlu ada sesuatu - atau banyak hal - di luar struktur fisik yang akan menarik orang masuk dan membuat mereka ingin tinggal di sana. Ini bisa berupa universitas kelas dunia atau pusat penelitian dan pengembangan mutakhir atau pusat industri hijau."

Selanjutnya ada Reuters. Reuters menyoroti persoalan harga tanah di sekitar IKN yang melonjak, hingga pemerintah dianggap 'membunuh' perlahan warga sekitar.

Menurut Lurah Sukaraja, Rizki Maulana Perwira Atmadja, harga tanah di sekitar desanya atau sekitar 10 km dari tempat istana presiden sedang dibangun, melonjak empat kali lipat.

Akan tetapi, lonjakan harga telah melonjak menjadi Rp700 juta hingga Rp 1,2 miliar untuk sebidang tanah berukuran serupa di luar wilayah utama Nusantara. 

Harga itu menurutnya telah naik 10 kali lipat dari kompensasi pemerintah untuk tanahnya dan gubuk kayu lapis biru tempat dia sekarang menjual makanan.

"Kami merasa (pemerintah) membunuh kami secara perlahan," kata Yati, sebagaimana dikutip media tersebut.

Lalu, Aljazeera menyorori persoalan penggusuran masyarakat adat oleh proyek ambisius tersebut. 

Baca Juga : Sederet Alasann Ini Buat 97 Persen Warga +62 Antusias Menikah

Salah satu yang terdampak adalah Sernai (68) yang tinggal di sebuah desa bersama sesama masyarakat adat Balik. Desa tersebut akan menjadi bagian dari IKN.

"Orang-orang dari ibukota akan datang. Mereka mendorong kita keluar. Mereka akan mengambil rumah saya pada akhirnya," katanya, menambahkan kehilangan sebagian rumah dan tanah pertaniannya karena pembangunan waduk masuk untuk bendungan guna melayani ibu kota baru.

"Kami bahkan tidak bisa mendapatkan air lagi karena sungai tersumbat. Sungai dulunya adalah sumber kehidupan kami. Kami akan meminumnya, mandi di sana, dan menggunakannya untuk memasak. Sekarang kami tidak dapat mengaksesnya lagi," tambahnya.

Sernai lalu menilai jika pemerintah memberi keluarganya, termasuk 17 cucunya, sekitar Rp46 juta sebagai kompensasi. Namun itu tidak cukup untuk menebus gangguan pada kehidupan mereka.

Sementara kepala suku Balik Sibukdin (60) mengatakan beberapa orang di daerahnya menolak pindah karena merasa tanah adalah identitas mereka.

"Kami hanya meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kami," kata Sibukdin yang menggunakan satu nama. 

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), setidaknya 20.000 masyarakat adat akan direlokasi seiring pembangunan di Nusantara berlangsung. 

Kelompok advokasi seperti AMAN mengatakan salah satu tantangan utama bagi masyarakat adat adalah membuktikan kepemilikan tanah untuk mendapatkan kompensasi dari pemerintah.


Topik

Serba Serbi Ikan Nusantara ibukota baru Indonesia



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Mutmainah J

Editor

A Yahya