JATIMTIMES - Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan tim gabungan TNI-Polri melakukan upaya persuasif untuk menyelamatkan pilot Susi Air Philips yang disandera oleh OPM di Nduga, Papua.
Meski mendahulukan upaya persuasif, Mahfud menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan opsi lain untuk membebaskan pilot tersebut.
Baca Juga : DPRD Kota Malang Menilai Banjir Tak Dapat Dituntaskan Instan, Tapi...
"Kami persuasi agar bisa bebas dengan selamat damai tanpa kisruh, tanpa ribut, tapi kami tidak menutup opsi lain," kata Mahfud, dikuti CNN, pada Kamis (16/2).
Namun, mantan Ketua MK itu enggan membeberkan opsi lain yang akan dilakukan oleh aparat dalam kasus penyelamatan pilot Susi Air ini. Hanya saja, Mahfud MD menegaskan bahwa wilayah NKRI telah diakui hukum internasional dan tak bisa dinegosiasikan.
"Tidak ada negosiasi soal itu, dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap gerakan yang ingin mengambil secuil pun dari NKRI," tegasnya.
Sebelumnya diketahui, OPM merilis foto dan video terbaru yang menunjukkan kondisi pilot Susi Air Kapten Philips di bawah penyanderaan mereka.
Philips disandera pada Selasa (7/2) atau sembilan hari sejak insiden pesawat dibakar oleh KKB.
Berdasarkan foto dan video yang dirilis OPM, nampak Philips mengenakan jaket jeans, dengan celana pendek dan topi berada di tengah-tengah TPNPB-OPM.
Baca Juga : Februari Sweet, Diskon Jasa Service Khusus Booking Service di Aplikasi Brompit
"Papua OPM menangkap saya untuk Papua Merdeka," ungkap Philips, di salah satu video yang dirilis OPM.
"Kelompok Papua menangkap saya dan mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua. Mereka minta agar militer Indonesia pulang dan jika tidak mereka tetap menahan saya dan keselamatan saya akan terancam," ungkap Philips, menambahkan.
Dalam potongan video lainnya, Juru Bicara Komnas TPNPB-OPM Sebby Sambon mengatakan bahwa Philips disandera sebagai jaminan agar kemerdekaan Papua diakui. OPM menjadilan Philips sebagai tahanan politik.
"Kami sampaikan bahwa secara resmi kita telah terima foto dan video pasukannya (Oscar), dimana mereka melaporkan pilot asal Selandia Baru resmi mereka tahan sebagai jaminan politik sebagai negosiasi hak kemerdekaan Papua Barat," kata Sebby.
