JATIMTIMES - Wali Kota Malang Sutiaji menyaksikan langsung 171 orang dilantik sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 57 kelurahan di Kota Malang. Sutiaji juga menaruh harapan agar seluruh PPS dapat bersikap jujur dan adil atau jurdil.
"Ya diharapkan (bersikap) jujur dan adil atau jurdil ya, mengawal bagaimana proses demokrasi bisa berjalan dengan bagus," ungkap Wali Kota Malang Sutiaji kepada JatimTIMES.com, Selasa (24/1/2023).
Baca Juga : 66 Persen Populasi Dunia Gunakan Internet, Berapa Orang Banyaknya?
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu menyampaikan, bahwa proses terselenggaranya Pemilu 2024 menggunakan anggaran negara yang cukup besar. Artinya besar harapan negara agar proses demokrasi pada Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Terlebih lagi, pemerintah telah menaikkan gaji untuk PPS. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, kenaikan gaji PPS cukup menggiurkan. Pada Pemilu 2019, Ketua PPS mendapatkan gaji Rp 900 ribu per bulan dan anggota PPS mendapatkan gaji Rp 850 ribu per bulan.
Sedangkan di Pemilu 2024, Ketua PPS mendapatkan gaji sebesar Rp 1,5 juta per bulan dalam 15 bulan masa kerja, sedangkan anggota PPS mendapatkan gaji sebesar Rp 1,3 juta per bulan.
"Artinya jangan dilihat itunya (gajinya) karena tugasnya juga banyak, tapi bagaimana nanti kualitas demokrasi semakin hari semakin baik," ujar Sutiaji.
Alumnus UIN Maliki Malang (dulunya IAIN Malang) ini mengatakan, bahwa Pemkot Malang juga telah membantu memudahkan para penyelenggara Pemilu 2024, utamanya terkait data kependudukan.
Baca Juga : KPU Kota Malang Lantik 171 Orang PPS, Kuota Perempuan Lebih dari 30 Persen
"Karena di Dispendukcapil saat ini basicnya adalah NIK, tidak ada pemilih ganda, dan seterusnya dan tugasnya ngawalnya saya kolaborasi dengan Bawaslu untuk mengamankan itu," jelas Sutiaji.
Terlebih lagi, pada tahun 2024 akan ada dua agenda besar. Yakni Pemilu yang memiliki Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif pada tanggal 14 Februari 2024. Kemudian Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi pada tanggal 27 November 2024.
"Jadi ini kan prosesnya Pemilu itu pemilihan legislatif dan presiden. Nanti masuk lagi sampai Pemilukada di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Sehingga harapannya harus orang-orang yang benar-benar mengawal ini beneran," pungkas Sutiaji.
