JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mendatang tidak kurang dari 80 persen. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan partisipasi Pemilu di Kabupaten Malang pada tahun 2019 lalu yang mencapai di kisaran 79 sampai 80 persen.
"Partisipasi 2019 Pileg di sini 79 persen koma sekian. 2024 targetnya minimal tetap. Estimasi pemilih kemarin 1.968.570 DPT (daftar pemilih tetap). Kalau besok perkiraan sampai 2 juta. Harapannya nanti 2024 meningkat," ujar Komisioner KPU Marhaendra Pramudya Mahardika.
Baca Juga : Wali Kota Sutiaji Tegaskan Tugu Adipura di Jalan Semeru Tidak Dipindah untuk Uji Coba Jalan Satu Arah
Pria yang akrab disapa Dika ini mengatakan, masyarakat yang masih memutuskan untuk golput dalam gelaran Pemilu masih menjadi tantangan hingga sampai saat ini. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya agar partisipasi pemilih bisa meningkat.
Salah satunya yang pertama yakni dengan mengoptimalkan peran dan fungsi adhoc. Baik di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap desa. Yakni untuk menyampaikan informasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih.
"Yang pasti kita sekarang punya adhoc, ada PPK yang masih dalam proses membentuk PPS. Yang tentunya nanti akan membantu pelaksanaan dan sosialisasi," terang Dika.
Yang kedua, yakni dengan memperbanyak jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Dika mengatakan, dalam gelaran Pemilu 2024 mendatang, pihaknya mengestimasi kurang lebih akan ada 8.400 TPS yang bakal dioperasikan.
"Kita punya skema bahwa TPS semakin banyak, yang didekatkan dengan pemilih. Harapannya, jika fasilitas untuk memilih sudah terpenuhi, masyarakat sudah mau datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya," terang Dika.
Baca Juga : Wali Kota Sutiaji Berikan Tanggapan Terkait Banyaknya Banner Dukungan Abah Anton Lanjut di 2024
Selain itu, KPU Kabupaten Malang juga tengah menyiapkan skema agar sosialisasi bisa turut tersampaikan ke rumah-rumah pemilih. Dika mengatakan, secara umum sampai saat ini tidak ada kendala berarti yang ditemui.
"Kendala waktu saja yang mepet kalau di tahun 2022 karena beririsan dengan tahapan lain di 2022. Kalau di 2023 sudah bisa fokus karena sudah ada adhoc. Insha Allah setelah Februari Maret baru bisa jalan maksimal," pungkas Dika.
