JATIMTIMES - Kementerian Agama (Kemenag) pagi ini Sabtu (14/1/2023) menggelar gerak jalan lintas agama yang diikuti ribuan ASN Kemenag dan para tokoh lintas agama.
Acara gerak jalan lintas agama tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti ke-77.
Baca Juga : Upaya Jadikan Benchmark Bidang Pangan, FAO Laksanakan Program Pendampingan Bagi Lima Poklahsar di Banyuwangi
Dalam acara tersebut, terlihat Menag Yaqut Qholil Qoumas hadir dalam acara tersebut. Selain Menag Yaqut, ada pula Wamenag Zainut Tauhid, Pendakwah Habib Husein Ja'far al Hadar serta sejumlah tokoh agama lainnya yang juga turut hadir dalam acara tersebut.
Dalam kesempatan itu, Menag Yaqut mengatakan orang yang merasa dekat dengan Tuhan tidak akan menjadikan agama sebagai alat politik.
Tak hanya itu, Menag Yaqut juga meyakini bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana politik.
"Kalau kita sudah merasa dekat dengan Tuhan kita, kita tidak akan menggunakan agama sebagai alat politik, kita tidak akan menjadikan tempat-tempat ibadah sebagai alat-alat untuk kumpul, menggunakan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis," ujar Yaqut di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).
Lebih lanjut Yaqut mengatakan orang yang menggunakan agama sebagai sarana politik akan membuat perpecahan bagi bangsa.
Selain itu, Yaqut menuturkan orang yang dekat dengan Tuhan juga tidak akan menyebarkan berita bohong dan menyebar ujaran kebencian.
"Itu tidak akan memecah belah sesama kita, jika selalu ingat kepada Tuhan kita, merasa dekat dengan Tuhan kita, kita tidak akan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian," katanya.
Baca Juga : JatimTIMES Berduka, Ditinggal Sosok Dirut Pekerja Keras dan Tak Gengsian
Untuk menghindari adanya penggunaan tempat ibadah sebagai sarana politik, Menag mengatakan pihaknya telah membuat aturan mengenai hal tersebut. Selain membuat aturan, Menag juga meminta agar pihak penjaga ibadah tidak memberikan izin kepada pihak yang terkait untuk meminta izin penggunaan ibadah sebagai kegiatan politik praktis.
"Jadi kalau secara regulasi kita sudah membuat peraturan agar rumah ibadah tidak digunakan sebagai tempat untuk melakukan konsolidasi politik," ujar Yaqut.
Menag lalu mengatakan dalam penerapan aturan itu juga dibutuhkan kesadaran bersama agar tercipta kondisi yang diinginkan.
"Selain itu membutuhkan juga kesadaran bersama, baik seluruh masyarakat maupun para pengurus rumah ibadah, agar mereka juga menahan diri memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menggunakan tempat ibadah untuk alat sebagai konsolidasi politik praktis, tidak memberikan kesempatan ke siapapun untuk menggunakan rumah ibadah sebagai alat untuk konsolidasi politik praktis," sambung Yaqut.
