JATIMTIMES - Penggantian hewan ternak piaraan yang mati akibat terdampak penyakit mulut dan kuku (PMK) tahun lalu merupakan kewenangan mutlak dari Kementrian Pertanian RI. Pemerintah kabupaten/kota sifatnya hanya menyampaikan usulan.
Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner drh. Nanang Sugiharto, dalam proses penggantian hewan korban terdampak PMK pihaknya bertugas mengusulkan saja.
Baca Juga : Prihatin Bertambahnya Kasus LGBT di Banyuwangi Anggota Dewan Harapkan Semua Pihak Bersama Mengatasi
“Justifikasi, kelayakan penilaian semuanya ada di Kementrian Pertanian RI karena dananya terbatas dan harus berbagi dengan daerah di Indonesia. Kami tidak tahu apakah usulan masuk disetujui atau tidak,” jelas drh. Nanang Sugiharto di ruang kerjanya pada Kamis (05/01/2023).
Dia menuturkan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur (Jatim) terkait usulan yang diajukan. Banyuwangi mengajukan penggantian 7 (tujuh) ekor hewan sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sebagai bentuk kewaspadaan dan kehati-hatian, lanjut dia, Dinas Pertanian Banyuwangi terus melaksanakan program vaksinasi satu, dua dan tiga bagi hewan yang rentan penyakit dengan target minimal mencapai 80 persen dari populasi ternak yang ada.
”Saat ini masih fokus untuk mencapai target vaksinasi satu dan dua bagi hewan ternak yang rentan PMK mulai sapi, kambing, domba dan babi serta hewan ternak yang lainya,” imbuh pria asal Tulungagung itu.
Menurut Nanang, sentra peternakan di wilayah Banyuwangi rata-rata memiliki pola yang sama, masih terbatas peternakan skala rumah tangga dan belum ada skala besar di atas 100 ekor atau yang dikelola oleh perusahaan.
Baca Juga : Ali Mochtar Sebut Reshuffle Kabinet Akan Dilakukan Bulan ini
Sentra peternakan rakyat tersebar di wilayah kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo yang masyarakatnya memiliki budaya (culture) senang memelihara hewan ternak.
“Kenyataan di lapangan masih dijumpai masyarakat yang berpikir penyakit hewan atau PMK sudah hilang sehingga tidak mau hewan peliharaannya divaksin. Tetapi petugas tetap membangun komunikasi informasi dan edukasi bahwa vaksi perlu dan wajib dilaksanakan,” pungkas drh Nanang.
