JATIMTIMES - Relawan menginginkan Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai presiden selama satu periode lagi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan tidak ada partai politik yang tertarik dengan gagasan Jokowi 3 periode.
Baca Juga : Ada Kenaikan Harga BBM Per-1 Desember 2022, Cek Segera!
Arsul mengatakan, meski para relawan terus menggaungkan ide tersebut tidak ada partai yang menyepakati maupun menyambut positif akan hal itu.
Meski tak ada yang tertarik akan hal tersebut, Nasrul mengatakan sistem demokrasi yang dianut Indonesia memperbolehkan hal ini.
“Ya silakan saja relawan itu seperti itu. Itu kan rakyat Indonesia, dalam demokrasi kan boleh saja tidak dilarang,” kata Arsul saat ditemui di ruangannya, Rabu (30/11/2022).
Lebih lanjut Nasrul menjelaskan untuk merealisasikan ide para relawan itu diperlukan amandemen UUD 1945.
Namun, MPR sendiri tidak pernah membahas gagasan Jokowi 3 periode.
“Soal tiga periode itu sudah tutup buku. Sudah dianggap selesai,” kata dia.
Rencana menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tanpa melalui amandemen UUD 1945 telah disetujui dalam rapat gabungan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah.
Badan Pengkajian MPR mengusulkan PPHN dihadirkan lewat konvensi ketatanegaraan. Perpanjangan periode Jokowi disebut-sebut bisa ditunaikan melalui celah ini.
Nasrul kemudian menjelaskan MPR belum menentukan waktu pengkajian PPHN tersebut. Asrul mengatakan MPR baru mengagendakan sidang istimewa dalam rangka menyetujui pembentukan panitia ad hoc.
Asrul kemudian menyebut tujuan panitia ad hoc ini untuk mengkaji dan mendalami PPHN.
Baca Juga : Kondisi China Kian Memburuk, Jokowi Beri Imbauan untuk Para Eksportir
“Tapi kalau digelindingkan dan segala macam, kita stop lagi nanti,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan isu Jokowi 3 periode belum tertutup.
Menurut dia, peluang amandemen tetap ada. Berkaca dari kondisi sekarang, Mardani menyebut hal ini membahayakan.
“Isu 3 periode tidak tertutup, tetap kita khawatir apalagi ada pintunya tuh, konvensi ketatanegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kalau amandemen ada dengan kondisi yang sekarang yang agak tidak imbang, berbahaya,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/11/2022).
Menurut Mardani urusan calon presiden 2024 baiknya diserahkan kepada partai politik. Dia menolak jika pembahasan tiga periode disematkan pada tahun 2024. Menurut dia, gagasan tersebut salah secara etika dan menyesatkan.
“Kalau mau pembahasan tiga periode, jangan yang 2024. Nanti, biar fair lah kita. Kita tidak boleh membahas sesuatu yang dampaknya kepada diri kita. Tapi kalau 2024, buat saya abuse of power,” ujarnya.
Pada Sabtu, 26 November 2022 lalu, Jokowi menghadiri acara relawan bertajuk Nusantara Bersatu yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Teriakan Jokowi 3 periode turut menggema dalam acara ini.
