JATIMTIMES - Kerusakan infrastruktur di Kabupaten Malang akibat bencana yang terjadi nyaris serentak pada Senin (17/10/2022) lalu mulai diinventarisasi untuk rencana perbaikan. Salah satunya kerusakan pada jalan dan jembatan.
Bupati Malang, HM. Sanusi mengatakan jalan dan jembatan menjadi infrastruktur yang paling banyak mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan longsor tersebut.
Baca Juga : TPU di Glenmore Banyuwangi Kena Banjir Bandang, Tulang hingga Kain Kafan Berserakan
Berdasarkan catatan media ini, kerusakan pada jalan paling banyak mengalami ambles, hingga tak dapat dilalui. Hal itu lantaran tanah yang tergerus aliran banjir. Sementara untuk jembatan terputus karena tersapu material yang terbawa arus banjir.
Dalam rencana perbaikan tersebut, Pemkab Malang juga meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Yang kerusakannya berat kita ajukan ke Pemerintah Provinsi (Jawa Timur). Yang (kerusakan) sangat berat, ke Kemen PUPR," ujar Sanusi.
Dirinya memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan dan jembatan tersebut mencapai Rp 100 Miliar. Hal tersebut mengingat kerusakan yang terjadi di beberapa titik dinilai cukup parah.
"Di Kalipare, Rajekwesi itu saja perkiraan butuh Rp 30 Miliar, itu hanya satu titik. Kalau jembatan ada 10 jembatan yang kita ajukan, itu sekitar Rp 35 Miliar. Tapi perkiraan bisa sampai Rp 100 Miliar," terang Sanusi.
Namun dengan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 100 Miliar tersebut, rencananya juga termasuk pembenahan jalan yang retak-retak saja. Akibat bencana itu setidaknya ada 9 kecamatan yang terdampak.
"Kalau dibenahi semua ya mungkin sampai Rp 10 Miliar itu. Termasuk jalan yang (hanya) retak-retak atau ambles," pungkas Sanusi.
Sementara itu sebelumnya, selain jalan dan jembatan, pihaknya juga telah menyiapkan skema perbaikan rumah yang rusak akibat bencana itu. Setidaknya ada sebanyak 600 rumah yang sedang diajukan mendapat bantuan bedah rumah.
Dalam rencana bantuan bedah rumah tersebut, pihaknya akan melibatkan 3 pihak. Yakni Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Masing-masing rumah diperkirakan mendapat perbaikan dengan nilai Rp 20 juta.
