JATIMTIMES - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang (FEB) mengadakan Seminar Nasional "Wawasan Kebangsaan Kewirausahaan" pada 21 Oktober 2022 lalu. Hal ini menjadi upaya untuk menambah wawasan mahasiswa maupun masyarakat di Indonesia dalam berwirausaha pada era kekinian.
Dekan FEB yakni Ibu Nurdiana SE MSi, dalam sambutannya menyampaikan, jika salah satu misi dari Unisma adalah menjadi Enterpreneur University, yang mana hal itu terjabar dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
"Entrepreneur menjadi salah satu unggulan Unisma dengan harapan lulusannya menjadi entreprenuer karena profesi ini terbuka peluang yang luas, big data menunjukkan 4 persen lebih SDM indonesia menjadi pengusaha atau entrepreneur," tuturnya.
Baca Juga : Politikus Pelaku Penipuan CPNS di Tulungagung Dipecat dari Partai Sejak 2015
Lebih lanjut dijelaskan, hal yang menjadi persoalan saat ini adalah cara menumbuhkan jiwa dan semangat berwirausaha di kalangan milenial yang berwawasan kebangsaan. Sehingga, generasi tersebut dapat menjaga komitmen dalam berkebangsaan.
"Seringkali kita melupakan bagaimana menjaga komitmen wawasan kebangsaan sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus dasar negara yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45 demi memantapkan kembali jati diri bangsa dan membangun kesadaran tentang sistem kenegaraan," paparnya.
Seminar Nasional "Wawasan Kebangsaan Kewirausahaan" ini dilaksanakan secara online maupun offline di gedung Pascasarjana Hall Abdurrahman Wahid Lantai. Diikuti oleh seluruh mahasiswa FEB dan dihadiri oleh 10 mahasiswa dari kampus lainnya.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Keagaaman Dr. Ir. Badat Muwahid MP, sangat mengapresiasi kegiatan ini.
Menurutnya seluruh mahasiswa Unisma, khususnya FEB wajib untuk belajar dan mengenal wawasan kebangsaan dan juga kewirausahaan.
"Kehadiran Ketua DPD Republik Indonesia diharapkan mampu membuka cakrawala mahasiswa dan mengasah softskill bagi mahasiswa selama kuliah," tuturnya.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ir H Lanyala Mahmud Mataliti MHum dalam paparannya mengatakan bahwa pontensi Indonesia sangat luar biasa.
"Berdasarkan sejarah lahirnya negara Indonesia, patutlah kita mengingat pendiri bangsa tentang system ekonomi dan demokrasi. Indonesia merupakan negara yang memiliki keunggulan komparatif," tuturnya.
Menurutnya, konteks ekonomi dapat dilakukan secara bebas selama tidak menganggu negara lain dan diberi nama sistem ekonomi Pancasila dengan 3 pilar yakni koperasi, perusahaan swasta dan perusahaan negara.
Hak-hak rakyat dan memberikan wawasan mengenai perusahaan saat ini, yaitu produk import yang membombardir Indonesia. Seharusnya, Indonesia yang harus memilikinya.
Pihaknya berharap, bahwa Indonesia tidak sekedar mengcopy paste dari negara lain. Sebab, tidak semua yang dicontoh bisa cocok di Indonesia. Harapan terakhir, pihaknya berharap dapat menjadikan indonesia sebagai surga wisata di dunia.
"Indonesia lebih tepat mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk tumpuan utama APBN, ketimbang Pajak dari rakyat. Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan keunggulan komparatif Sumber Daya Alam, biodiversity hutan dan iklim yang mendukung untuk menjadi lumbung pangan. Juga sumber kekayaan laut yang memiliki potensi luar biasa," ujar LaNyalla.
Lebih lanjut, hal itu sesuai juga dengan konsep yang disusun para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pasal 33 naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya, sebelum dilakukan perubahan Konstitusi pada periode 1999 hingga 2002.
Para pendiri bangsa sangat menyadari Indonesia memiliki keunggulan komparatif sehingga sangat tepat bila konstitusi memerintahkan agar negara menguasai bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, termasuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.
"Dalam artian mekanisme ekonomi jangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Supaya tidak memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing," paparnya.
Mantan Ketua Kadin Jatim tersebut juga menjelaskan, bahwa semua negara mulai menyiapkan re-posisi untuk menyongsong masa depan. Untuk itu, harusnya Indonesia juga melakukan sesuai based on keunggulan masing-masing.
Lebih lanjut Lanyala mengajak seluruh peserta seminar untuk meyakini bahwa, Indonesia harus kembali mengikuti Peta Jalan yang sudah disusun para pendiri bangsa, terutama Sistem Ekonomi yang memastikan negara berdaulat atas kekayaan alamnya. Maka Indonesia akan mempunyai kemampuan untuk menyiapkan diri menghadapi perubahan global di depan mata.
"Kita harus kembali kepada Pancasila. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 memang mutlak untuk disempurnakan, agar kita tidak mengulangi praktek penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi bukan mengganti sistem demokrasi dan sistem ekonomi Indonesia dengan melakukan copy paste sistem Demokrasi Liberal dan sistem Ekonomi pasar bebas yang kapitalistik," pungkasnya.
Sementara itu, hadir dalam kegiatan itu, Wakil Rektor 3 Unisma, Dr Ir Badat Muwahid, MP mewakili Rektor Unisma, Para Dekan, dosen dan ratusan mahasiswa Unisma. Sementara Ketua DPD RI datang bersama Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto.
