JATIMTIMES - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mahmud Mattalitti secara tegas menyatakan tidak bersedia ikut campur dalam pengusutan tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober 2022.
Hal itu disampaikan La Nyalla usai melakukan pertemuan secara tertutup selama kurang lebih dua jam dengan Wali Kota Malang Sutiaji di Balai Kota Malang, Kamis (20/10/2022). Sekitar pukul 13.00 WIB La Nyalla memasuki Balai Kota Malang dan keluar pada pukul 15.00 WIB.
Baca Juga : Berdalih Pernah Jadi Ketum PSSI, La Nyalla Tak Mau Ikut Campur Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan
Saat pertemuan tersebut, kebetulan secara bersamaan terdapat aksi damai masyarakat yang menuntut pengusutan tuntas tragedi Stadion Kanjuruhan serta revolusi PSSI di depan Balai Kota Malang.
La Nyalla berdalih tidak bersedia ikut campur dalam pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang karena dirinya merupakan mantan ketua umum PSSI periode 2015-2016.
Terlebih lag, sudah banyak jajaran pejabat pemerintah dari pusat yang sudah turun ke Kota Malang dan Kabupaten Malang untuk mengawal pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan. Salah satunya pucuk pimpinan pemerintahan Republik Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Semua pejabat sudah banyak kemari. Saya nggak mau ke sini karena saya juga mantan Ketua Umum PSSI. Nanti dikira saya mau leading (menjadi ketua umum PSSI) lagi. Nggak enak saya," tegas La Nyalla kepada JatimTIMES.com, Kamis (20/10/2022).
Ketika disinggung mengenai desakan masyarakat dan Aremania terkait revolusi PSSI pasca-tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang itu, pria yang sebelumnya juga menjabat sebagai wakil ketua umum PSSI periode 2013-2015 ini tidak berkomentar banyak.
Baca Juga : Pencipta Pom Mini Cerdas Asal Pamekasan Juara Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional XXII
"Lah itu yang saya hindari. Saya nggak mau ikut campur (desakan revolusi PSSI)," ujar La Nyalla.
Ketika disinggung mengenai aspirasi masyarakat agar pihak-pihak terkait mengusut tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan, La Nyalla yang berangkat sebagai anggota DPD RI dari wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) ini mengatakan bahwa DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi.
"Kan ada tim. Nanti ada tim. Kita ini di DPD tidak punya hak untuk mengeksekusi. Yang melakukan eksekusi itu menpora (menteri kepemudaan dan olahraga)," tandas La Nyalla.
