JATIMTIMES - Komisi C DPRD Jatim menilai, banyaknya lahan yang dimiliki oleh Pemprov Jatim seharusnya bisa dipertahankan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta dikelola sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu di sisi lain tidak dapat dipungkiri, banyak petani yang terpaksa menjual lahan sawahnya lantaran mengeluhkan kondisi pasca panen. Ditambah lagi permintaan kebutuhan perumahan pada zaman sekarang begitu luar biasa.
Baca Juga : Peringati Hari Pangan Sedunia, Gubernur Khofifah: Perkuat Jatim Sebagai Lumbung Pangan Nasional
Anggota Komisi C DPRD Jatim Khulaim Junaidi berpendapat, terkadang pemanfaatan setiap lahan milik UPT Pemprov Jatim masih kurang dimaksimalkan. Sehingga, ia mendorong agar lahan itu dikerjakan oleh masyarakat.
Langkah ini dalam rangka mempertahankan keberadaan lahan pertanian. Mengingat, Jatim dikenal sebagai salah satu daerah penghasil lumbung padi.
Menurut dia, selain asetnya aman, karena disertifikasi dan digerakkan terus, serta dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah daerah. "Jangan sampai aset provinsi itu membebani pemerintah. Kalau tidak mampu mengelola sebagai PAD, maka sebaiknya dikerjasamakan," ujar Khulaim, Minggu (16/10/2022).
Politisi PAN tersebut juga menambahkan, yang terpenting lagi, adalah perlakuan setelah pasca panen. Banyak petani mengeluhkan harga gabah atau padi sebelum panen begitu tinggi. Namun, begitu masa panen harganya malah turun.
"Agar petani tidak menjerit, kami berusaha membantu petani dengan program KUR, kemudian dana bergulir. Kemudian pupuk bersubsidi ini harusnya pemerintah juga menambah kuotanya karena menjadi perhatian kami," terangnya.
Baca Juga : Gubernur Khofifah: Reuni Alumni Jamaah Haji Al-Hikam Malang Dapat Bangun Jejaring Persaudaraan
"Bulog harus hadir ditengah tengah petani karena bisa mengatur harga pada saat panen, dan harus membeli agar tidak terjadi penumpukan. Sehingga harga bisa menurun. Kemudian pemasaran hasil panen, mengantisipasi penurunan harga pada saat panen," jelasnya.
Dirinya menegaskan, meski permintaan perumahan meninggi, jangan sampai menggunakan kewenangan kepala daerah untuk mengubah kondisi yang seharusnya lahan hijau menjadi lahan kuning.
"Kalau memang masalah penyusutan, selama LP2B tidak terganggu tidak ada masalah. Tapi upaya pengaturan rencana dari pemerintah harus benar dan sesuai, agar tidak menggunakan lahan secara sembarangan," imbuhnya.
