JATIMTIMES - Kabupaten Tulungagung yang akan mendapatkan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) berupa pembangunan infrastruktur rawan permainan mafia tanah. Apalagi, sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto juga membicarakan soal mafia tanah ini.
Setidaknya, menurut Hadi, ada lima oknum yang terlibat dalam kasus mafia tanah. "Saya sampaikan mafia tanah itu ada lima oknum. Oknum BPN, oknum pengacara, oknum notaris, oknum kecamatan karena Pak Camat ini sebagai PPAT sementara, dan kepala desa," kata Hadi.
Baca Juga : Gagal Berangkat Umrah, Puluhan Calon Jamaah Datangi Kantor Polisi, Laporkan Biro Travel
Hal ini disampaikan Hadi usai acara penyerahan sertifikat tanah kesultanan dan tanah kadipaten 2022 di kompleks Kantor Gubernur DIY, Rabu (28/9/2022).
Terkait yang disampaikan Hadi, Kepala ATR Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulungagung Ferry Saragih mengatakan sampai hari ini pihaknya belum mengidentifikasi adanya dugaan praktik mafia tanah yang ada di Kota Marmer ini.
"Sejauh ini, Kabupaten Tulungagung kondusif. Saya pejabat baru di sini, hingga saat ini belum ada laporan atau indikasi adanya mafia tanah yang beroperasi," ucap Ferry Saragih, Kamis (29/9/2022).
Menurut Ferry, meski hingga saat ini yang dirasakan ditempat tugas barunya ini kondusif dan belum ditemukan adanya praktik mafia tanah, dia akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), baik kepolisian atau Kejaksaan Negeri Tulungagung.
"Kebetulan kajarinya juga baru. Kita akan melakukan koordinasi dulu apa yang akan kita lakukan ke depan," ujarnya.
Baca Juga : Audiensi dengan DPRD, HMI Tulungagung Sampaikan 5 Tuntutan
Tidak tertutup kemungkinan, koordinasi yang dilakukan nantinya juga akan membuka layanan pengaduan (hotline) terkait praktik mafia tanah. "Sangat mungkin (diluncurkan hotline), namun karena kewenangan menindak ada pada APH, maka kita akan koordinasi terlebih dahulu," terangnya.
Jika ada masyarakat di Kabupaten Tulungagung merasa menjadi korban dari praktik mafia tanah ini, Ferry Saragih mengimbau agar melaporkannya ke BPN. "Jika ada korban praktik mafia tanah ini, bisa lapor ke BPN. Kita akan tindak lanjuti," tandasnya.
