JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikabarkan tengah meningkatkan keamanan sibernya guna mengantisipasi kebocoran data. Hal itu menyusul adanya aksi peretasan yang dilakukan oleh Hacker Bjorka.
"Kita akan meningkatkan keamanan siber pada aplikasi-aplikasi kami. Kami juga sudah membentuk gugus tugas keamanan siber," ungkap Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik sebagaimana yang dikutip dari laman detiknews.
Baca Juga : Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar Gelar Rapat Teknis, Bahas Persiapan Evaluasi Zona Integritas
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika mengaku siap jika memang diminta untuk membentuk gugus tugas keamanan siber di tingkat daerah.
"Kami di tingkat kabupaten sifatnya hanya melaksanakan saja. Kalau ada rujukan surat untuk membentuk tim, kita juga akan membentuk tim," kata Mahardika kepada JatimTIMES.com.
Namun demikian, hingga saat ini Mahardika menyebut jika KPU Kabupaten Malang belum mendapat instruksi terkait pembentukan tim khusus di tingkat daerah. Salah satu pertimbangannya, kemungkinan karena server data KPU termasuk di Kabupaten Malang terpusat di KPU RI.
"Kalau sistemnya terpusat di KPU RI, termasuk semua sistem informasi. Jadi pengelolaannya baik server maupun website dan domainnya semua dari KPU RI," imbuhnya.
Sejauh ini, lanjut Mahardika, data terkait Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Malang relatif aman. Hanya saja, beberapa waktu memang sempat mengalami kendala karena banyak yang mengakses.
"Kabupaten Malang sampai saat ini datanya aman. Kalau di tingkat Kabupaten Malang pembobolan data dan sebagainya kita masih aman. Sistem informasi juga tidak ada kendala. Kecuali kendala kecil karena yang akses banyak se-Nasional dan itu wajar," jelasnya.
Sekadar informasi, beberapa waktu lalu sempat viral dugaan kebocoran data warga Indonesia. Kebocoran data yang diduga berasal dari KPU tersebut dikabarkan dijual ke forum online Breached Forums.
Baca Juga : Gandeng TNI-AL, Bupati Sanusi Operasionalkan Kapal Cepat Rescue dari BNPB
Bahkan, diduga ada lebih dari 105 juta data yang dijual oleh anggota forum bernama Bjorka di laman tersebut. Dalam judul Indonesia Citizenship Database From KPU 105M, sang peretas juga mencantumkan logo KPU.
Bjorka mengklaim memiliki 105.003.428 data penduduk Indonesia. Bahkan data yang disampaikan cukup detail. Yakni mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan data kependudukan lainnya.
Menanggapi hal itu, KPU RI secara resmi sudah membantah kebocoran data yang dilakukan Bjorka berasal dari instansinya. Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Mahardika.
"Informasinya dari pimpinan tidak ada, sementara sampai sekarang masih aman. Jadi yang sempat viral itu bukan (data) dari KPU, karena ada tanda khusus dan ternyata bukan dari KPU RI," pungkasnya.
