JATIMTIMES - Penerapan program jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverge (UHC) di Kabupaten Bangkalan, sampai saat ini belum bisa terpenuhi.
Sebab, sampai saat ini penduduk Bangkalan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan masih sekitar 88 persen. Masih kurang sekitar 77 ribu peserta untuk bisa memenuhi syarat UHC.
Baca Juga : Imunisasi Anak 36 Desa di Tulungagung Belum Penuhi Target
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menyebutkan, pihaknya meminta agar ada tambahan anggaran agar upaya mempercepat penerapan program UHC di Bangkalan bisa terpenuhi.
"Tambahan anggaran itu, agar bisa meng-cover pembayaran iuran premi BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah," ucap Sudiyo saat dikonfirmasi, Selasa (20/9/2022).
Menurutnya, anggaran yang tersedia tahun ini sekitar Rp 17 miliar, dan hanya cukup untuk meng-cover sekitar 38 ribu peserta. Sementara, target minimal untuk memperoleh UHC, adalah 95 persen penduduk sudah terdaftar di BPJS Kesehatan.
Selain kurangnya anggaran, belum tercapainya target UHC tersebut dikarenakan adanya 101.935 data penduduk yang masih perlu ditertibkan.
Sehingga, semisal ratusan ribu data penduduk itu tidak ada atau dihapus, maka saat ini di Bangkalan sudah bisa memperoleh UHC.
Baca Juga : Serba-serbi Pemakaman Ratu Elizabeth II, Berlangsung 8,5 Jam dan Habiskan Rp 136 Miliar
"Makanya, jika data itu tidak bisa dihapus, kita meminta tambahan anggaran sebesar Rp 34 miliar pada tahun anggaran 2023 mendatang," kata Yoyok, sapaan akrabnya.
Untuk diketahui, kebutuhan anggaran untuk premi BPJS Kesehatan warga butuh Rp 17 miliar untuk tahun ini dan Rp 34 miliar untuk tahun depan.
"Kalau anggaran itu bisa disediakan, maka per tanggal 1 Januari tahun depan, kita sudah bisa memperoleh UHC,” pungkasnya.
