JATIMTIMES - Demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Tulungagung sempat diwarnai kericuhan. Peristiwa ini, terjadi di sela unjuk rasa yang digelar mahasiswa di depan gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (07/9/2022).
Aksi yang awalnya damai ini mulai ricuh saat massa mencoba masuk ke gedung DPRD di Jalan RA Kartini, Tulungagung.
Baca Juga : Dokter Muda yang Ditemukan Gantung Diri Mahasiswa Aktif Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Kepada awak media, koordinator aksi Utri Suciati mengatakan, naiknya harga BBM akan berimbas terhadap kenaikan harga sembako dan kebutuhan lainnya.
"Kebijakan menaikkan harga BBM yang dilakukan saat ini kurang tepat. Karena hal ini akan berpengaruh kepada program pemulihan ekonomi pascapandemi. Ini sangat tidak rasional dan tidak dibenarkan apabila mengorbankan masyarakat sendiri," kata Utri.
Untuk pengalihan subsidi BBM menjadi bantuan sosial, Utri menilai juga tidak akan menjadi solusi. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya mengambil langkah taktis untuk memberantas penyalahgunaan subsidi BBM.
"Bukan malah menaikkan harga BBM, kenaikan ini akan menghambat pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Aliansi Mahasiswa Tulungagung Abdurrohman Assyidiqi Firdeva menyuarakan 4 poin tuntutan yang dilayangkan.
Pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan menimbulkan efek domino terhadap ekonomi masyarakat.
Kemudian, menuntut pemerintah melakukan evaluasi kinerja badan pengaturan hilir minyak dan gas bumi dalam penyaluran BBM bersubsidi dan menuntut pemerintah transparansi kuota BBM bersubdisi.
Baca Juga : Sikapi Demo Siswa SMKN 01 Boyolangu, Ini Kata Kacabdin Jatim
"Kami juga menuntut pemerintah segera merumuskan roadmap transisi energi fosil ke energi baru yang ramah lingkungan," ucapnya.
Mahasiswa memberikan tenggang waktu 3 x 24 jam kepada DPRD Kabupaten Tulungagung untuk menyampaikan aspirasinya ke pusat.
Menanggapi aspirasi ini, Marsono, ketua DPRD Tulungagung, berjanji akan mengirim ke DPRD Provinsi Jatim dan DPR RI.
"Saya akan meneruskan tuntutan mahasiswa ini sesuai dengan aturan pemerintah. Nantinya setelah kita sampaikan, maka seperti apa akan kita sampaikan," tandasnya.
