JATIMTIMES – Puluhan mahasiswa gabungan dari organisasi ekstra kampus antara lain; GMNI, HMI, IMM dan aliansi BEM unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdisi di sekitar kawasan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Selasa (6/9/2022) sore.
Massa memulai aksinya sekitar pukul 14.25 WIB dari depan kampus Untag 45 Banyuwangi. Sesampai di pertigaan depan kantor Camat Banyuwangi mereka langsung membakar ban bekas di tengah jalan dan meminta aparat untuk mengalihkan arus lalu lintas depan gedung dewan.
Baca Juga : Demo Tolak Kenaikan BBM, Kapolres Ngawi Kawal Aksi Mahasiswa
Para demonstran menyuarakan aksi protes terhadap kenaikan harga BBM dengan membaca puisi, melakukan orasi dan memasang spanduk penolakan di papan nama DPRD Banyuwangi.
Menurut Aris Rahmatullah, Salah satu Korlap Aksi demonstrasi setidaknya ada 8 (Delapan) tuntutan mahasiswa. Yang pertama adalah menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi yang diputuskan pada Sabtu (3/9/2022) lalu.
"Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini sama sekali tidak relevan dengan kondisi Indonesia yang hari ini masih berupaya bangkit dan pulih dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Kami terus memperjuangkan agar kenaikan BBM dibatalkan," jelas Aris.
Selain menolak kenaikan harga BBM, massa juga menyampaikan tuntutannya melalui DPRD Banyuwangi, agar mendesak pemerintah pusat segera memberantas mafia migas. "Terakhir kami meminta agar DPRD Banyuwangi melakukan hearing secara terbuka, dalam dalam rangka mengawal seluruh tuntutan kami," ucap Aris.
Adanya aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan BBM bersubdisi mendapat respon dari DPRD Banyuwangi yang diwakili oleh Eko Hariyono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, bersama dengan dua anggota fraksi lain yaitu Patemo dan Wagianto.
Dalam kesempatan tersebut, Eko Hariyono, secara tegas siap mendukung penuh dan memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa Banyuwangi.
"Pertama kami mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang mengawal kepentingan rakyat. Kami sepakat dan siap meneruskan tuntutan mereka ke instansi pemerintahan yang lebih tinggi," jelas Eko.
Baca Juga : Hingga Akhir Agustus, Serapan Belanja Pemkot Batu Sudah 37 Persen
Menurut dia kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubdisi waktunya dinilai belum tepat. Sebab pertumbuhan ekonomi masyarakat belum stabil pasca pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, Eko menuturkan kenaikan BBM akan berdampak luas terhadap perekonomian bangsa sehingga menjadi perhatian pihaknya. "Oleh karenanya, sekali lagi kami siap mengawal. Kami juga siap memfasilitasi mahasiswa dalam ruang hearing untuk pembahasan lanjutan tuntutan teman-teman," imbuhnya.
Setelah mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutannya, kemudian Eko Hariyono turut menandatangani berkas tuntutan yang disodorkan oleh massa aksi.
Politisi asal Kecamatan Purwohajo itu menambahkan untuk sementara yang bertandatangan dari Fraksi PDI Perjuangan. Nantinya dilanjutkan kepada fraksi yang lain. Kami yakin teman-teman fraksi juga sepakat karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak," tandasnya
Usai tuntutannya mendapatkan respon positif dari anggota dewan massa aksi kemudian membubarkan diri sekitar pukul 15.36 WIB. Demo penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dijaga puluhan aparat keamanan tersebut berlangsung dalam suasana kondusif dan tidak ada tindakan anarkis
