JATIMTIMES - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah rekomendasi aksi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai extra effort stabilitasi harga pangan dan ketahanan pangan.
Deretan rekomendasi aksi dari TPIP dan TPID tersebut dibeberkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pengendalian inflasi membahas harga pangan yang dipimpin langsung oleh Menko Airlangga selaku Ketua TPIP, Kamis (1/9/2022).
Baca Juga : Survei Warna Institute: Airlangga Capres Teratas Jika Dipasangkan dengan Ganjar atau Anies
Rekomendasi tersebut di antaranya, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus atau defisit untuk menjaga ketersediaan supply komoditas dan pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga. Kemudian, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dukungan memperlancar distribusi.
Selanjutnya, percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun. Lalu, penyusunan neraca komoditas pangan strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.
Menko Airlangga menuturkan, rekomendasi selanjutnya adalah penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian dibantu oleh Badan Pangan Nasional. Hal itu berupa penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi.
"Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU)," jelas Menko Airlangga saat konferensi pers usai Rakortas TPIP dan TPID, Kamis (1/9/2022).
Menko Airlangga menambahkan, rekomendasi terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID yakni melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.
"Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Walikota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5 persen," tegas Airlangga.
Pejabat publik yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah berupaya mengendalikan inflasi di daerah maupun di pusat.
"Ini tentu merupakan upaya bersama antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah, dalam wadah TPIP dan TPID untuk mengendalikan gejolak-gejolak harga," ujar Airlangga.
Baca Juga : Seraya Fest Jadi Media HIPMI untuk Hidupkan Iklim Bisnis Pengusaha Pemuda Madura
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2022 terjadi deflasi sebesar 0,21 persen (mtm) dan inflasi menjadi 4,69 persen (yoy). Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi bulan Juli 2022 yaitu 4,94 persen (yoy).
"Ini adalah extra effort yang dilakukan pemerintah sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk menjaga stabilitas harga dan capaian inflasi 2022," terang Airlangga.
Menko Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua TPIP ini mengatakan, TPID juga terus menjaga stabilitas harga pangan yang tercermin dari inflasi volatile food. Di mana hal tersebut juga mengalami deflasi pada bulan Agustus 2022 sebesar 2,90 persen (mtm) atau 8,93 persen (yoy). Angka tersebut menurun dari bulan Juli yang mencapai 11,47 persen (yoy).
Deflasi terjadi karena terbantu oleh hasil panen yang telah merata di daerah sentra, termasuk penurunan harga komoditas bawang merah.
Secara spasial, pada bulan Agustus terdapat 66 kabupaten/kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional. Jumlah tersebut menurun dari bulan Juli lalu yang tercatat di 69 kabupaten/kota. Sementara itu masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional.
