JATIMTIMES - Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kediri menggelar demonstrasi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di depan kantor DPRD Kota Kediri, Senin (29/8/22).
Aksi tolak tersebut bukanlah tanpa sebab. Menurut mereka, kenaikan itu justru dapat mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, khususnya kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro-kecil-menengah (UMKM).Apalagi kondisi mereka juga belum sepenuhnya bangkit dari pandemi Covid-19.
Baca Juga : PMB Gelombang III Unisma Masih Buka, Kuliah di Unisma Bakal Jadi Lulusan Unggul dan Berkompoten
Faizal Kurniawan, Ketua Umum HMI Kediri mengaku, sebagai bentuk solusi, pemerintah perlu melakukan pembatasan dalam penerimaan BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu, seperti kendaraan roda dua, angkutan umum, dan angkutan logistik.
Ia menyarankan adanya pengawasan. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan. Lalu mengalokasikan pendapatan yang besar (windfall income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan melakukan relokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.
"Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk solidaritas Kader HMI se-Indonesia menolak kenaikan BBM. Pemerintah jangan seenaknya menaikkan harga BBM," katanya.
Faizal menyampaikan saat ini kondisi bangsa dalam fase pemilihan ekonomi. Pemerintah seharusnya mengerti kondisi rakyatnya..
"Jika harga BBM naik tentu Ini akan menyusahkan masyarakat Indonesia," tegasnya.
Diketahui, pemerintah sedang berancang-ancang untuk menyesuaikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis BBM Pertalite dan Solar Subsidi. Penyesuaian harga BBM subsidi itupun saat ini tengah dibahas di Kementerian Keuangan, ESDM, dan Kemenko Perekonomian.
Baca Juga : Rektor UB Sebut Mahasiswa Pascasarjana Mitra Kerja Dosen, Diingatkan Lebih Fokus Penelitian
Alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi karena harga minyak mentah dunia tengah melonjak. Hal itu akan membuat belanja subsidi energi kembali membengkak.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan, alokasi anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini sebesar Rp 502 triliun dinilai luar biasa besar.
Jika tidak segera dikurangi, menurutnya hal itu dapat berdampak pada alokasi anggaran di tahun depan.
