JATIMTIMES - Aparat kepolisian Banyuwangi mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, utamanya yang tinggal di kawasan pesisir pantai selatan, dalam mencegah masuknya hewan dari luar wilayah Banyuwangi.
Menurut AKP Kusmin, kapolsek Kota Banyuwangi, apabila masyarakat menemukan aktivitas bongkar muat hewan ternak di jalur-jalur tikus atau pelabuhan rakyat di sekitar kota untuk menyampaikan informasi kepada aparat kepolisian.
Baca Juga : Jelang Pemungutan Suara Pilkades Serentak, Komisi A DPRD Lamongan Koordinasi dengan Kapolres
“Kepada masyarakat pesisir dan pintu-pintu masuk wilayah kota Banyuwang untuk ikut memantau lalu lintas hewan ternak yang masuk ke Banyuwangi, terutama jalur-jalur tikus maupun pelabuhan yang ada di pesisir pantai Kecamatan Banyuwangi,” jelas AKP Kusmin.
Dia menuturkan pihaknya akan secepatnya menindaklanjuti laporan warga dengan melakukan pengecekan dokumen dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengecek kesehatah hewan. Apabila dokumennya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan aturan, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.
Kusmin menungkapkan, dalam mengantisipasi dan pengamanan lalu lintas hewan pasca-temuan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK), aparat kepolisian melakukan penyekatan terutama di wilayah pinggir pantai yang disinyalir menjadi lokasi berlabuhnya kapal pengangkut hewan yang berasal dari luar provinsi dan luar Kabupaten Banyuwangi.
“Sehingga kami juga ikut mengantisipasi apabila terjadi temuan kasus bersama lembaga/instansi terkait akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dokumen hewan ternak yang ada,” jelasnya.
Dia menambahkan program penyekatan lalu lintas yang dilaksanakan sebagai langkah untuk mencegah masuknya hewan yang terpapar PMK ke wilayah kota Banyuwangi.
Baca Juga : Harga Tinggi, Gurame di Tulungagung Kembali Dijarah Pencuri
Sampai saat ini pihaknya belum menemukan kasus masuknya hewan dari luar wilayah Banyuwangi. Tetapi pihaknya terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan kontrol dan pengawasan terhadap beberapa lokasi yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan pelayaran rakyat dari Banyuwangi ke Bali maupun sebaliknya.
