JATIMTIMES - Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (Unikama) menggelar webinar nasional mengusung tema "Bincang Asik Demokrasi (Bisik)". Hadir para pemateri berkompeten di bidangnya, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anggota DPR RI Komisi X Dapil Malang Raya Hasanudin Wahid dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Dian Kartika.
Ketua Umum MPM Unikama Khilyatu Ni'mah menyampaikan, jika Bisik ini digelar untuk lebih menumbuhkan atau menanamkan rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Hal ini dilakukan melalui pemahaman mengenai permasalahan dalam politik Indonesia.
Baca Juga : Tim Futsal Putri Banyuwangi Sewa 2 Rumah Songsong Porprov, Sebut Kota Malang Saingan Terberat
"Dalam demokrasi seperti ini, kita seharusnya sudah dapat melek politik agar dapat menindaklanjuti dan ikut andil bersama pemerintah dalam perencanaan sebuah kebijakan," tuturnya.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, mulai Senin (30/5/2022) hingga Rabu (1/6/2022) para mahasiswa juga dapat menyuarakan pendapat yang kritis demi tatanan bangsa yang lebih baik dan bersikap kritis.
"Melalui diskusi ini, kami berharap dapat memperkuat pemahaman, utamanya terkait demokrasi. Selain itu, diharapkan juga nantinya mampu berkontribusi aktif dalam kegiatan demokrasi serta dapat mengaktualisasikan demokrasi yang baik," terangnya.
Kepala Kesbangpol Jateng Haerudin yang mewakili Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan materi berkaitan pemerintahan dan demokrasi. Dijelaskannya, mengawal demokrasi di era 5.0 membutuhkan demokrasi yang beretika dan berdasarkan nilai kebangsaan. Jika tidak, tentunya akan muncul hal-hal yang justru malah menyimpang, seperti hoax dan ujaran kebencian.
"Mari kawal demokrasi, ingatkan orang lain yang menyebar hoax dan gunakan media digital untuk hal yang positif, diskusi dan yang lainnya," jelasnya.
Pihaknya juga menyampaikan, jika saat ini demokrasi masih dihantui dengan money politik dalam Pilkada. Karena itu, ini menjadi musuh bersama dan musuh mahasiswa. Generasi depan yang notabene adalah penerus harus melawan hal tersebut.
"Cara melawan harus dengan meningkatkan pendidikan politik," ujarnya.
Sementara itu, Hasanudin Wahid menyampaikan urgensi arah kebijakan ekonomi dan politik kesejahteraan. Dijelaskannya, 4 langkah fundamental yang harus menjadi pondasi dalam mewujudkan politik kesejahteraan. Dimulai dari jaminan sosial, pemenuhan hak dasar melalui pembangunan ekonomi produktif, pembangunan ekonomi kesetaraan yang berkeadilan dan pemerintah yang kuat. Kemudian pengaruh tambahan politik kesejahteraan melalui ekonomi inklusif.
"Di dalamnya ada jaminan hak-hak politik sosial dan kewarganegaraan, penyamarataan akses dan akses layanan publik. Untuk hal ini tentunya dibutuhkan kerjasama, kolaborasi, kemitraan, jaring kerja dan keterpaduan kebijakan," tuturnya.
Sementara itu, pada kegiatan Bisik hari ketiga, pemateri diisi oleh Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Dian Kartika.
