TUBANTIMES- Organisasi pro demokrasi, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) sayap PDI Perjuangan melakukan pengawalan dalam penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) iconik disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Senin (18/04/2022).
Beragam permasalahan ditemukan di lapangan oleh ketua Repdem dan pengurus DPC Tuban didampingi Ketua PAC Kecamatan Singgahan saat sidak satu persatu mengecek ke agen atau e-warung se-Kecamatan Singgahan.
Baca Juga : Satu Truk Telur Busuk Hendak Diedarkan, Berhasil Digagalkan Polresta Mojokerto
Ketua DPC Redem Kabupaten Tuban Karyani mengatakan bahwa saat sidak di lapangan ditemukan keberadaan agen tidak mempunyai warung tetap, agen milik oknum perangkat dan penyaluran dengan skema paket komoditi pangan (beras, telur, tahu tempe). Selain itu, beras dipasok dengan ketentuan harga lebih tinggi dari pasaran berdasarkan penunjukan tenaga pendamping.
"Banyak temuan di lapangan dari agen milik oknum perangkat desa, Bumdes, agen kios pupuk juga ada. Sampai skema pemaketan barang dilakukan agen - agen secara masif dan sistematis," jelas Raden sapaan akrab Karyani.
Bahkan, saat penelusuran seorang keluarga penerima manfaat (KPM) Suwarni dari Mulyoagung menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan komoditi beras, telur, tahu - tempe ditambah buah.
"Ambilnya di pak kadus," terangnya saat ditemui di agen milik perangkat Kadus Desa Mulyoagung diatasnamakan istrinya Hidayatun Nikmah berlokasi di Dusun Krajan.
Sedangkan kala Repdem sidak ke agen podang Lajolor Lia meski tokonya dalam keadaan tertutup, di samping rumah masih melayani antrean BPNT dengan sistem antrean. Memilik toko menyebutkan bahwa, kebutuhan komoditi khususnya beras di pasok pemasok dari luar Singgahan, Meski harganya jauh lebih mahal dari harga pasaran.
"Rata-rata pada pencairan progam ada sekitar 150 KPM mentransaksikan di e-warung sini. Kalau soal komoditi beras dipasok orang yang sama," jelasnya kepada tim DPC Redem kabupaten Tuban.
Lebih parah lagi disebutkan Raden dalam sidaknya di Desa Lajolor terdapat Toko Kios Pupuk UD Al Barokah yang juga menjadi Agen BPNT saat ditanya adakah pemasok beras dan diarahkan petugas. Pemilik toko tersebut menjawab, "Kalau komoditi BPNT masih dipasok oleh tiga pemasok beras yang telah diketahui pendamping sosial. Agen tinggal mengikuti dan menerima barang. Satu pintu kata TKSK," ucap pemilik toko menirukan proses sebelum pendistribusian dan penyaluran komoditi kepada para KPM di tiap desa.
Sedangkan kurangnya pengawasan dilakukan pihak atau dinas terkait ditunjukkan tidak adanya tindakan atau sanksi terhadap agen di Desa Binangun dan agen milik Ketua RT Desa LajoKidul Kecamatan Singgahan, berdasar faktual di lapangan tidak ditemukan toko kelontong atau bangunan permanen sebagai syarat agen. Dan saat tim Repdem sayap PDI Perjuangan sidak nampak KPM BPNT mengantre keluar - masuk kedalam rumah.
Baca Juga : Road to Kemilau 33 Tahun FIFGROUP AMITRA Meriahkan Bulan Ramadan dengan Tebar 3.300 Al-Quran
"Kalau Lajokidul dan Binangun tidak punya warung tetap. Dan anehnya KPM banyak, artinya ini jelas dikendalikan oknum. Sebab hal ini juga terjadi di wilayah kecamatan atau desa - desa lain," sambungnya.
Di penutupan sidak yang dilakukan oleh tim Repdem, KPM Supriyono menyebutkan, komoditi diberikan penerima bansos berupa beras, telur dan tahu - tempe.
Senada dikatakan agen Nurul Hidayah yang juga suami dari pengurus Bumdes Saringembat menjelaskan, bahwa memang selama ini sampai detik ini penyaluran bansos BPNT beras, telur, tahu tempe.
"Sedari dulu setiap cair sembako dapat beras, telur dan tahu - tempe," terangnya.
Dihubungi terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan, Andhi Hartanto mengatakan, bahwa banyak temuan dari Repdem PDI Perjuangan, pihaknya mengakui berdasar informasi dan laporan masih adanya E-warung yang tidak sesuai dengan ketentuan (bukan toko/ kios/ warung sembako/ kios pupuk) sampai warung milik oknum perangkat desa dan bumdes hingga milik sanak family pendamping keluarga harapan.
"Kita akan koordinasikan dengan dinas terkait agar segera disesuaikan ketentuan yang ada," tutur wakil pimpinan DPRD Tuban Andhi Hartanto. (*)
