JATIMTIMES - Tak ketinggalan dengan aksi nasional, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Tulungagung menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tulungagung, Rabu (13/4/2022).
Masa mahasiswa dari HMI, lebih awal menguasai jalan Kartini atau depan gedung DPRD sejak jam 13.00 wib. Sedangkan, masa mahasiswa dari BEM kemudian menyusul dan membaur manjadi satu menyuarakan tuntutan.
Baca Juga : Pria yang Ditemukan Tewas di Pasuruan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Sama seperti yang terjadi di berbagai wilayah lain, Mahasiswi di Tulungagung menuntut agar berbagai persoalan bangsa harus segera disikapi oleh pemerintah pusat hingga daerah.
Dari poster dan orasi yang disampaikan, HMI dan BEM menyuarakan penolakan penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Kemudian, mereka juga menyoroti mahalnya minyak goreng, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan maraknya korupsi yang terjadi akhir-akhir ini.
"Kami membangunkan mimpi-mimpi anggota dewan, agar tergugah untuk selalu membela rakyat kecil, namun, gedung ini dikasih sekat pagar berduri," ungkap Rizki Anggraini, salah satu orator dari HMI.
Spanduk yang dibuat dan dibentangkannya oleh mahasiswa berisi bermacam aspirasi yang cukup menggelitik. Misalnya, mahasiswa menuliskan Banyak Berharap Banyak Kecewa. Adalagi tulisan, Gemah Ripah Oligarki dan Kepala Pundak Luhut Angkat Kaki.
Dari orator BEM yang mengenakan jas almamater kebesarannya mengatakan, pemerintah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya banyak kebijakan yang menindas rakyat kecil.
"Di sini rezim tidak baik-baik saja, di sini kita berdiri atas nama rakyat Indonesia, menuntut janji dan hak kita, untuk itu mahasiswa tergabung aliansi mahasiswa menggugat terkait hak dan berbagai kebutuhan yang telah naik," teriaknya.
Baca Juga : Tunjungan Plaza Surabaya Terbakar Hebat Jelang Azan Magrib
Sementara itu, koordinator lapangan HMI Tulungagung, Yahya Syahrul Mubarok mengatakan kenaikan harga menunjukkan jika pemerintah tidak berpihak pada rakyat.
"Naiknya harga dan potensi kelangkaan BBM dan kebutuhan pokok dan rencana kenaikan PPN 11 persen jelas menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah pada hajat hidup rakyat banyak," ujarnya.
Ada insiden yang sempat membuat ricuh, saat mahasiswa memaksa masuk dengan cara merusak kawat berduri dan berdesak desakan dengan petugas keamanan. Bahkan, para mahasiswa sempat membakar ban di lokasi aksi ini.
Saat Ketua DPRD Tulungagung Marsono menemui para pendemo dan melalukan dialog, kejadian ini terhenti.
