JATIMTIMES - Mahasiswa di Kota Blitar ikut bergerak dalam aksi mahasiswa 11 April. Dalam aksi ini, para mahasiswa menggeruduk kantor DPRD Kota Blitar di Jalan Ahmad Yani, Senin (11/4/2022). Aksi para mahasiswa itu untuk menolak kebijakan kenaikan BBM dan menolak wacana penundaan Pemilu serta wacana jabatan presiden tiga periode.
Pantauan JATIMTIMES, mahasiswa memulai aksi dengan jalan mundur, berorasi lalu dilanjutkan dengan aksi teatrikal dan bakar ban. Usai berorasi, para mahasiswa ditemui tiga perwakilan DPRD Kota Blitar. Salah satunya ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo.
Baca Juga : Resep Menu Sahur yang Kaya Nutrisi Hanya dengan 3 Bahan dan Siap Dalam Waktu 5 Menit
Ketegangan pun terjadi saat anggota DPRD Kota Blitar hendak menemui mahasiswa. Teriakan pendemo pun terdengar dari kerumunan massa.
"Sudahlah kita bukan seperti yang kalian bilang. Mengolok-olok anggora DPR dan polisi itu salah. Siapa tahu ada bapak sampean kerja jadi DPR atau jadi polisi. Kita sudah terima yang rekan-rekan kemukakan mari kita masuk kita audiensi di dalam," teriak Yohan Tri Waluyo yang menemui massa aksi.
Meski sudah mendapatkan lampu hijau untuk menggelar audiensi di dalam gedung, mahasiswa bergeming. Mereka mendesak para wakil rakyat melakukan audiensi dan menandatangani kesepakatan bersama di atas panasnya aspal jalanan.
Beberapa isi kesepakatan itu diantaranya menjamin tidak ada kelangkaan BBM khususnya di wilayah Blitar. Mengirimkan maklumat kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk mengkaji kembali kebijakan serta memberi jalan keluar yang solutif dan melakukan kontroling stabilitas bahan pokok.
"Saya jadi DPR juga ingin memperjuangkan rakyat. Saya bersama mahasiswa memiliki kepentingan sama. Memperjuangkan rakyat Indonesia. Kesepakatan bersama ini akan saya sampaikan ke DPR RI," imbuh anggota DPRD Kota Blitar dari Partai Golkar, M Hardita Maghdi.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Blitar, Rio Hadi Santoso mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan berangkat dari keresahan masyarakat. Pemerintah dianggap telah menciderai kepercayaan masyarakat.
Baca Juga : Gelar Vaksin Malam Hari, Polres Jember Siapkan Hadiah Sepeda Motor
"Kami mewakili masyarakat dimana di masa pemulihan dari pandemi, pemerintah justru melakukan hal-hal yang menciderai masyarakat dengan menaikkan harga BBM dan kebutuhan bahan pokok. Pemerintah jangan berbisnis dengan masyarakat, saat ini masyarakat berada dalam kondisi sulit" tegasnya.
Terkait dengan wacana jabatan presiden tiga periode, Rio menegaskan sesuai dengan amanat Reformasi 1998 jabatan presiden harus tetap dua periode. Hal ini untuk mencegah munculnya rezim oligarki seperti era orde baru.
"Kita juga mengajak seluruh masyarakat kita tetap pada amanat revolusi 1998, bahwa masa pemerintahan presiden dua periode. Kami juga menolak penundaan pemilu dan wacana jabatan presiden tiga periode," pungkasnya.
