JATIMTIMES - Sekolah yang masih menempati lahan yang belum menjadi aset pemerintah di Kabupaten Tulungagung ternyata masih cukup banyak. Hal ini diungkapkan Dinas Pendapatan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Tulungagung.
Meski tidak disebut jumlah pastinya, menurut keterangan Sekretaris Disdikpora Syaifudin Juhri, bangunan sekolah yang ada di bawah tanggung jawab dinasnya masih ada yang belum menempati aset pemerintah.
Baca Juga : Kapan 8 Jabatan Tinggi di Pemkab Tulungagung Segera Dilantik, Ini Bocorannya
"Masih cukup banyak (sekolah yang lahannya berstatus belum hak milik)," kata Syaifudin Juhri, Kamis (7/4/2022).
Tidak heran, sengketa kepemilikan masih terjadi seperti yang saat ini dialami di SDN 1 dan 2 Kepuh, Kecamatan Boyolangu. Dalam masalah ini, pihak Disdikpora belum mendapat laporan, namun sudah memantau perkembangan kasusnya.
"Dinas masih memantau perkembangan," ujarnya.
Dari data dan keterangan yang dikumpulkan pihak dinas, SDN 1 dan 2 Kepuh posisi sekolah saat itu tinggal menempati dengan izin kepala desa. "Posisi sekolah tinggal nempati dengan seizin kades terdahulu. Kepala desa siap komunikasi," ungkapnya.
Seperti diketahui, tanah lokasi dua SDN itu disoal keluarga yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan. Ahli waris dari keluarga Irah (pemilik) sudah lama meminta kejelasan hak tanah tempat tinggal sekaligus gedung sekolah dan gedung olahraga milik Desa Kepuh ini. Namun, upaya yang dilakukan oleh keluarga almarhum Gojan ini belum berhasil.
