JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menandatangani nota kesepahaman dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Bupati Malang HM. Sanusi saat membuka Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) I PCNU Kabupaten Malang, Sabtu (26/3/2022).
Melalui nota kesepahaman tersebut, Pemkab Malang bermaksud untuk menggarap sejumlah programnya dengan menggandeng PCNU Kabupaten Malang. Salah satu program yang akan digarap dalam nota kesepahaman tersebut adalah terkait pengentasan kemiskinan. Salah satu caranya dengan meningkatan perekonomian masyarakat.
Baca Juga : Pemprov Jatim Komitmen Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 2,293 Triliun di Tahun 2022
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Malang, jumlah kemiskinan di Kabupaten Malang 2021 sebesar 263 ribu. Di dalam pelaksanaannya nanti, PCNU akan banyak melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat terkait program-program Pemkab Malang.
"Menyosialisasikan agar masyarakat bisa semangat bekerja. Sehingga nanti akan berubah, tidak hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga menjadi masyarakat yang lebih produktif," ujar Sanusi.
Selain dengan PCNU Kabupaten Malang, pihaknya juga menggandeng Universitas Islam Malang (UNISMA) yang juga memiliki peran dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan tersebut. Di mana hal tersebut bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.
"NU (Nahdlatul Ulama) sebagai edukasi dukungan moral dan motivasi, Pemkab (Malang) sebagai penyedia fasilitas dan anggaran sedangkan UNISMA sebagai penyedia teknologi. Sehingga perpaduan NU, Pemkab, pengusaha dan PT (Perguruan Tinggi) sekaligus dengan media sebagai pentahelix yang diajarkan Rasul. Kebersamaan akan mendatangkan kesejahteraan," terang Sanusi.
Baca Juga : Lakukan Pemeliharaan Jalan, Pemkot Batu Gelontor Anggaran Rp 5 Miliar
Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Malang KH. Hamim Kholili mengatakan bahwa dalam hal ini pihaknya bakal mendukung penuh program-program Pemkab Malang. Terutama pada program pengentasan kemiskinan. Salah satu bentuk keseriusannya, rencana tersebut juga langsung dibahas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Malang yang terlibat langsung dalam perencanaan atau pembangunan Kabupaten Malang.
"Mulai dibahas dalam Muskercab, dari (sektor) perekonomian, perikanan, pertanian dan juga akan dibahas di dalam FGD (Focus Group Discussion) hingga nanti ke sidang komisi," ujar Kiai Hamim.
