JATIMTIMES - Keikutsertaan pekerja Kota Batu untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tergolong rendah. Hingga saat ini masih jauh dari target 40 persen dari populasi penduduk.
Sejauh ini baru 60 badan usaha di Kota Batu yang telah mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rata-rata didominasi dari sektor industri pariwisata dan retail-retail modern.
Baca Juga : Besok, Polres Malang Akan Mulai Operasi Keselamatan Semeru 2022
“Pekerja di Kota Batu yang masuk dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Batu masih rendah. Masih di bawah target kami 40 persen,” ungkap Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu, Yeni Aristasari.
Padahal, badan usaha sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial wajib memberi perlindungan bagi pekerjanya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu pihaknya menjalin nota kesepahaman antara Kejari Batu dan PHRI Batu. Tujuannya untuk menyosialisasikan kepatuhan badan usaha pentingnya memberikan perlindungan. Sebab itu merupakan hak pekerjanya sehingga bisa mengoptimalkan tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan Kota Batu telah menyasar beberapa pekerja sektor informal Bukan Penerima Upah (BPU). Yakni pedagang kaki lima (PKL), hingga pedagang pasar.
“Beberapa waktu lalu kami juga menyasar peserta didik seluruh SMK Kota Batu yang hendak mengikuti program magang,” tambah Yeni.
Baca Juga : Santri di Jombang Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024
Menurutnya pekerja informal BPU maupun peserta didik magang memiliki risiko kerja yang sama. Sehingga perlu mendapatkan jaminan hak perlindungan layaknya pekerja sektor formal.
Sementara itu jika dibandingkan dengan kepesertaan program BPJS Kesehatan, kini sudah mencapai sekitar 97 persen populasi penduduk di Kota Batu.
