JATIMTIMES - Kepemimpinan Ipuk Fiestiandani – H. Sugirah sebagai Bupati- Wakil Bupati Banyuwangi sudah satu tahun menjabat pada Jumat (26-02-2022). Pada satu tahun kepemimpinannya ini, janji politik pasangan yang terpilih memimpin Kabupaten Banyuwangi ini mulai ditagih.
Banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan dituntaskan agar Visi dan Misi Pembangunan Banyuwangi dapat terwujud yang tentunya membutuhkan kolaborasi, kontribusi dan dukungan dari seluruh elemen untuk menuju masyarakat Banyuwangi yang lebih baik dan sejahtera.
Baca Juga : PT Federal International Finance Bukukan Peningkatan Laba Bersih Sebesar 65,8% Tahun 2021
Danu Budiyono, Wakil Ketua APINDO dan Aktivis Sosial Politik Banyuwangi dalam rilis yang dikirimkan pada Senin (28/02/2022) mengungkapkan apabila 2021 lalu pasangan Ipuk – H Sugirah sebagai Bupati - Wakil Bupati Banyuwangi masih melaksanakan program pembangunan dan anggaran yang disusun oleh pimpinan pemerintah periode sebelumnya, maka pada 2022 akan melaksanakan pembangunan berdasarkan visi misi serta janji- janji politik dalam kampanyenya.
“Ada sederet janji dan visi - misinya belum bisa direalisasikan dalam satu tahun memimpin kemarin. Antara lain akan mempermudah berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan hingga 10 ribu di Banyuwangi. Ini masih berkutat pada janji saja sebab faktanya keperpihakan bupati dan wakilnya ke dunia investasi belum terlihat dan realiasi di lapangan belum tampak,” jelas Danu.
Pada pemerintahan Bupati - Wakil Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani – H Sugirah menghadapi permasalahan keterbatasan anggaran dan kondisi musibah pandemi covid-19 yang berkepanjangan yang seyogyanya tidak menjadi kendala utama dalam perlambatan proses pembangunan di kota yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini, imbuh dia..
Danu berharap dalam 2,5 tahun sisa masa jabatannya Bupati Ipuk – H Sugirah benar-benar mampu merealisasikan visi misinya dan apa yang menjadi janji politik saat kampanye dulu. Diantaranya mampu menaikkan PAD dengan membuka seluas luasnya peran aktif masyarakat utamanya dunia investor untuk berinvestasi di Banyuwangi.
”Bupati dan Wakilnya tidak boleh hanya bergantung pada keuangan pemerintah pusat saja. Sinkronisasi leadership kepala daerah dan DPRD juga semakin dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi sumber pendanaan di daerah. Hal ini cukup krusial di tengah beratnya beban defisit fiskal, baik di pemerintah pusat maupun daerah,” tambahnya.
Dia mencontohkan pentingnya memaksimalkan potensi sumber keuangan dan ekonomi daerah yang dimiliki. Selain tentunya juga mempercepat dan empermudah regulasi di semua sektor. Seperti contohnya dalam regulasi yang mengatur perijinan dan pelayanan administrasi dan lain-lain.
“Karena pada dasarnya masyarakat itu hanya membutuhkan kepastian dalam mengurus perizinan mudah cepat dan transparan,” tambah Danu.
Dia menuturkan dalam upaya memulihkan ekonomi, Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi juga ditantang untuk meningkatkan mutu dan kualitas infrastruktur dasar. Hal tersebut merupakan langkah awal yang perlu dibenahi, karena akan memberikan dampak terhadap perputaran roda perekonomian wilayah.
Baca Juga : Serius Urusi Pendidikan, Bupati Banyuwangi tidak Ingin Ada Anak Putus Sekolah
Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi diharapkan mampu mewujudkan sektor pariwisata yang berdampak positif bagi berbagai sektor lain dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu bukanlah suatu konsep yang mudah untuk direalisasikan sebab perlu tahapan-tahapan yang matang dan harus disiapkan dengan maksimal. Mulai dari proses di hulu hingga ke hilir dari sektor produksi sampai kepada sektor konsumsi yang semuanya harus mampu dipetakan dengan baik.
“Bukan hanya Banyuwangi Festival Dan Banyuwangi Rebound saja yang menjadi fokusnya, tetapi pasangan Ipuk – H Sugirah harus berani membuat loncatan-loncatan kebijakan agar Banyuwangi semakin maju sejahtera dan berkah sesuai visi misi dulu tercapai,” pungkas Danu.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan meskipun situasi dan kondisi yang ada saat ini merupakan tantangan yang berat, Banyuwangi yakin mampu melewati masa-masa sulit ini, dengan 4 syarat yaitu; harus optimis, solid, bekerja keras inovatif dan harus bersikap open minded (membuka pikiran), mendengar saran masukan dari siapapun untuk kemajuan dan peningkatan kinerja yang lebih baik.
Menurut Bupati Ipuk, sampai saat ini, pandemi covid-19 masih belum berakhir. Kasus harian Covid-19 kembali melampaui puncak kasus gelombang delta, ada 61.488 orang terpapar covid-19 sampai dengan akhir Februari 2022. kasus harian corona mulai melambung tinggi sejak Omicron masuk Indonesia.
Dia menuturkan situasi masih sangat dinamis di Jawa Timur, tidak ada wilayah yang menerapkan PPKM level 1. Sementara ada 15 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 2, termasuk Kabupaten Banyuwangi dan 22 wilayah yang berstatus PPKM level 3 serta ada satu wilayah yang menerapkan PPKM level 4. Hal tersebut diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2022 yang mengatur PPKM di Jawa-Bali dan berlaku hingga 28 Februari 2022.
“Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, inilah momentum untuk mengambil langkah antisipatif dalam merespons dinamika situasi, dengan tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian dalam pemulihan ekonomi,” jelas Bupati Banyuwangi.
