JATIMTIMES - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sebuah video beredar di media sosial yang menunjukkan Risma terlihat dimarahi seorang warga setempat saat meninjau lokasi gempa Pasaman Barat, Sumatera Barat, Sabtu (26/2/2022).
Kunjungan Risma ke lokasi tersebut untuk memastikan bahwa kebutuhan warga terdampak gempa Pasaman Barat terpenuhi.
Baca Juga : Pemerintah Percepat Vaksinasi Dosis Dua dan Lansia di Luar Jawa-Bali Guna Menekan Tingkat Penularan Covid-19
"Mensos memastikan warga mendapatkan bantuan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya," dikutip dari akun Twitter resmi Kementerian Sosial @Kemensos RI.
Terdapat 2 lokasi yang dikunjungi Risma yaitu Negeri Kajay Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat dan Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
Saat hendak meninjau, tiba-tiba ada seorang warga yang marah-marah terhadap Risma.
"Enggak usah lihat-lihat warga kami. Enggak usah kasih lihat," ujar warga tersebut kepada Risma dilihat dari video yang diunggah akun Instagram @memomedsos Senin (28/2/2022).
Petugas keamanan pun langsung mengamankan warga itu dan membawanya menjauh dari Risma. Kendati demikian Risma akhirnya tetap meninjau lokasi gempa bumi di Pasaman Barat.
"Iya, ini kan mau ke sana," ucap Risma.
Baca Juga : Operasi Masker Rutin Digelar, Masyarakat Tak Bermasker Masih Ditemukan
Sebelumnya, korban meninggal akibat gempa bumi Magnitudo 6,1 di Sumatera Barat itu bertambah 2 orang. Jadi, total korban yang dinyatakan meninggal adalah 10 orang.
Sementara untuk korban luka, di Pasaman Barat ada sekitar 37 orang luka berat, 310 orang luka ringan. Di Pasaman, 5 orang mengalami luka berat dan 36 luka ringan.
Gempa yang berpusat di 0,14 derajat LU dan 99,94 derajat BT pada kedalaman 10 kilometer itu juga mengakibatkan 103 unit rumah rusak berat, 5 unit rumah rusak ringan, kurang lebih 1.307 unit rumah rusak ringan, 3 unit fasilitas pendidikan rusak berat, 2 rumah ibadah rusak, 1 bangunan fasilitas umum rusak, termasuk beberapa bangunan milik pemerintahan.
