JATIMTIMES - Sejumlah hal menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam pembahasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2023. Bupati Malang HM. Sanusi mengatakan, setidaknya ada 3 hal yang menjadi prioritas Pemkab Malang dalam penyusunan RKPD tahun 2023 tersebut.
Secara garis besar ketiga prioritas tersebut adalah bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Di mana ketiganya juga sempat tersandung kerena terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan di bidang ekonomi, Sanusi mengatakan masih berkaitan dengan pariwisata, kemandirian desa dan potensi yang ada untuk dapat dioptimalkan.
Baca Juga : Bupati Jember Digugat Rekanan, Buntut Proyek Wastafel yang Tak Kunjung Dibayar
"Muaranya nanti bisa mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan di Kabupaten Malang," ujar Bupati Malang HM Sanusi usai membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Kabupaten Malang tahun 2023.
Secara mendetail dirinya belum dapat menjelaskan langkah-langkah kongkret apa saja yang akan dilakukan untuk dapat mencapai prioritas-prioritas tersebut. Namun secara umum, ketiga prioritas tersebut diupayakan untuk peningkatan kualitas layanan.
"Cara-cara konkret inilah yang nanti akan dibahas di dalam RKPD. Suatu misal di bidang kesehatan, dengan mengedepankan pelayanan yang prima cepat dan tepat," terang Sanusi.
Sedangkan untuk pelayanan publik, Sanusi meminta agar segala proses apapun dapat dilakukan secara cepat dan tanpa bertele-tele. Terutama dirinya menekankan agar tidak ada pungutan apapun dalam pelayanan publik.
"Kecuali pungutan yang memang ditentukan oleh negara," imbuh Sanusi.
Baca Juga : Tak Miliki Kartu Barcode, Armada Sampah Tidak Bisa Masuk TPA Kota Batu
Sedangkan upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang, pihaknya juga akan melibatkan peran Perguruan Tinggi yang ada di sekitar Malang. Seperti Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan Universitas Islam Malang (UNISMA).
"Salah satu caranya dengan memperbantukan dosennya untuk mengajar di SDN dan SMPN. Sedangkan angka kemiskinan sudah menurun. Kemarin kan di angka 14 persen. Sekarang sudah 10,3 persen. Mudah-mudahan bisa turun terus, hanya BPS (Badan Pusat Statistika) belum menyampaikan," pungkas Sanusi.
