JATIMTIMES - Pemandangan kontradiktif terjadi di wilayah cabang dinas pendidikan Tuban bernaung di bawah cabang dinas pendidikan Bojonegoro. Bagaimana tidak,ratusan tenaga Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tingkat SMA memberikan contoh kurang baik saat tanda tangan surat pertanggungjawaban (SPJ) sebagai syarat dapat tambahan honor. Mereka berjubel antre tanpa mengindahkan imbauan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tuban.
Terlebih saat ini Pemkab Tuban dengan TNI-Polri tengah sibuk-sibuknya menjaring pengguna jalan untuk divaksin dan gencarkan penerapan protokol kesehatan untuk menghindari claster baru covid-19
Baca Juga : Bahas soal Hubungan Badan, Video Ustaz Khalid Basalamah Kembali Jadi Perbincangan di Medsos
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinkes P2KB) Bambang Priyo Utomo menyayangkan perihal kerumunan dalam kegiatan tanda tangan SPJ tambahan honor PTT dan GTT yang digelar Cabdin Pendidikan Wilayah Bojonegoro - Tuban. Pasalnya, Tuban masuk PPKM level 2. "Jadi protokol kesehatan 5M mutlak harus dilaksanakan di acara apa pun," terang Bambang.
Lanjutnya,Semacam tanda tangan SPJ tambahan honor PTT dan GTT Sabtu (19/02) kemarin,semestinya diatur dengan jadwal. "Jangan bersamaan. Kegiatan Manten saja bisa diatur jam tamunya, mestinya para pendidik bisa lebih baik lagi," tambahnya.
Bahkan menurutnya, Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Tuban tidak mendapat laporan terkait kegiatan Cabdin Pendidikan Wilayah Bojonegoro - Tuban. "Belum ada laporan, tapi setiap OPD sudah ada satgasnya," terangnya
Sementara Kapolsek Tuban Kota, Iptu Rianto mengaku tidak mengetahui perihal kegiatan yang mendatangkan kerumunan dan berjubel tersebut. Pihak polisi dari Polsek Tuban Kota tidak pernah mendapat laporan apapun dari Cabdin Pendidikan Wilayah Bojonegoro di Wilayah Tuban. "Kegiatan tidak ada izin atau pemberitahuan ke kami selaku tim Satgas Kecamatan," ungkap Iptu Rianto
Pihak kepolisian juga menyayangkan kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan seharusnya berkoordinasi dengan tim gugus tugas untuk antisipasi klaster baru virus Covid-19. "Kasus Covid-19 di Tuban ini sedang melambung, mestinya paling tidak ada pemberitahuan,"sambungnya
Terpisah Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah Bojonegoro, Adi Suprayitno mengklaim, bahwa kerumunan terjadi karena para guru tidak datang sesuai undangan dan jadwal ditetapkan.
“Guru dan tenaga kependidikan kurang menaati undangan Cabdin yang sudah terjadwal dengan baik sehingga terjadi kerumunan. Ke depan akan dilaksanakan di sekolah masing-masing” tuturnya
Baca Juga : Pulang Hajatan, ASN Kota Malang dan Istrinya Terlibat Kecelakaan dan Tewas
Data yang dihimpun di sekitar lokasi pada Sabtu (19/02) lalu, ratusan GTT/PTT mengantre berjubel mengular dari sekitar pukul 10.00 WIB yang terbagi dua barisan. Meski terlihat petugas tidak ada mengurai kerumunan di saat ratusan orang itu tidak menjaga jarak dan tidak menerapkan protokol kesehatan.
Diantara peserta dari PTT SMA Jatirogo Yessi (30),mengaku tidak ada pilihan, selain untuk ikut mengantre dalam kondisi covid-19. Sebab, tanda tangan SPJ tambahan honor hanya dilakukan satu hari itu juga.“Dalam Covid-19 ini sebenarnya takut ikut berkerumun kayak gini. Tapi mau gimana lagi,” ungkap Yessi ditemui awak media
Senada Yessi, Wawan Erlangga (41) PTT SMA 1 Grabagan juga was-was mengantre.Namun demikian, mau tak mau dirinya harus tetap ikut antre berjubel untuk bisa tanda tangan SPJ.
“Mau gimana lagi, iya sebenarnya takut juga. Tapi apa boleh buat, karena ini sudah aturannya dari sini. Pokok bagaimana caranya kita bisa masuk untuk tandatangan,”kata Wawan.
