JATIMTIMES - Bantuan Sosial Pangan (BSP) atau ikonik dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami perubahan pemaknaan dan alur mekanisme penyaluran. Pasalnya, di awal 2022 ini dicairkan tiga bulan (Januari, Februari, Maret) lewat Kantor Pos untuk seluruh KPM BPNT reguler dan BPNT Plus warga Tuban.
Hal ini berdasar surat edaran Pemkab Tuban Nomor 460/995/414.105.3/2022 yang ditujukan ke seluruh camat se-Kabupaten Tuban perihal penyaluran BPNT periode Januari-Maret 2002.
Baca Juga : Lama Jadi TO, Dua Sejoli Pengedar Narkoba Ditangkap Polisi Tulungagung
Berdasarkan ketentuan dari Surat Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kamenterian Sosial RI Nomor 592/6/BS.01/2/2022 tanggal 18 Februari 2022 terkait Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT memuat Instruksi Presiden RI pada rapat terbatas, Selasa (15/2/2022) lalu, memutuskan penyaluran BSP/BPNT disalurkan melalui PT POS secara tunai.
Diterangkan dalam SE Pemkab Tuban untuk teknis penyaluran dengan cara menghadirkan KPM BPNT di tempat-tempat yang ditentukan sesuai jadwal yang akan diatur lebih lanjut dan ditargetkan selesai dalam waktu 14 hari atau dari 20 Februari sampai 3 Maret. Sebab itu, diterangkan juga pihak kecamatan diharapkan memfasilitasi agar pencairan berjalan lancar di tempat penyaluran sebagaimana titik yang ditetapkan.
Selain itu, juga kecamatan mengkoordinasikan pendistribusian undangan KPM serta mengkoordinasikan dengan kades atau kelurahan saat penyaluran bansos didampingi satu orang perangkat di wiayahnya.
Di waktu terpisah saat mencoba konfirmasi kantor pos Tuban perihal kesiapan dan mekanisme serta jumlah data by name by address penerima KPM BPNT murni dan BPNT plus pada awal 2022 Kabupaten Tuban, Kepala Kantor Pos Tuban Agus Pamuji belum berhasil untuk dihubungi.
Sementara adanya mekanisme penyaluran dengan skema baru membuat sejumlah penerima manfaat (PM) BPNT kebingungan seperti dialami Ninik (31). Sebab di lapangan penerima bansos memiliki kartu berbeda-beda, yakni BPNT reguler, BPNT Plus, dan terbaru kartu PPKM darurat
Baca Juga : Kepala Disnakertrans Tulungagung Sampaikan Program JHT dan JKP Adalah Program yang Lebih Rasional
"Kami belum dapat info sosialisasi apapun soal bansos beras mau diganti tunai," kata Ninik.
PM BPNT lainya Sumarni lebih memilih diberikan kebutuhan pangan oleh pemerintah, yang selama ini telah berjalan di daerahnya. "Kalau uang lekas habis pak. Beda kalau kebutuhan pangan bisa rutin per bulan dimanfaatkan untuk makan sehari-hari," tutupnya.
