JATIMTIMES - Bidang digitalisasi kiranya menjadi satu hal yang terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Malang. Karena itu, anak-anak sejak dini dilibatkan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Konsep digitalisasi ini salah satunya, dengan ranah komunikasi informasi dan edukasi. Dalam hal ini anak-anak di Kota Malang diajak untuk berpartisipasi memberikan sumbangsih usulan, saran dalam pembangunan daerah.
Baca Juga : Ini Skema Tol Demak-Tuban dan Tol Ngaroban sampai Permintaan Mas Bupati soal Exit Tol
Usulan-usulan itu dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Anak Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, di Hotel Savana, Jumat (18/2/2022).
Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu menyatakan, dalam kegiatan ini ada 18 usulan Musrenbang Tematik Anak. Usulan ini sejatinya telah sesuai dengan kamus usulan dan masuk di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diampu oleh Perangkat Daerah (PD) terkait. Hanya saja tetap harus disesuaikan karena berkaitan dengan anggaran Pemkot Malang.
"Kalau kita melihat tadi, usulan itu kan hanya 18 dibanding Musrenbang yang lainnya ini cukup sedikit. Semua usulan juga sudah bisa masuk ke Perangkat Daerah semua, tapi tetap akan disesuaikan dengan anggaran yang ada," ujarnya.
Adapun, dari 18 usulan ini, beberapa yang menjadi prioritas adalah komunikasi dan edukasi tentang anak. Kemudian, pelatihan tentang teknologi informasi (IT), penanggulangan kebencanaan, penguatan anak untuk menjadi pelapor dan pelopor pencegahan tindak kekerasan untuk perlindungan anak, serta taman bacaan.
"Pelatihan IT, kemudian bagaimana untuk mencegah tindak kekerasan anak dengan menjadikan mereka sebagai pelapor dan pelopor kekerasan anak, taman bacaan dan lainnya. Harapan kami, ini bisa mengakomodir kebutuhan anak," jelasnya.
Jika, nantinya semua kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi maka akan bisa dialihkan ke program lainnya. Seperti, melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Malang ataupun melalui Forum Musrenbang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau disebut juga Corporate Social Responsibility (CSR).
"Jika di Perangkat Daerah itu tidak bisa mengakomodir karena keterbatasan anggaran, akan diupayakan untuk masuk dalam Pokir. Nah, barangkali juga ada yang tidak terakomodir lagi, itu bisa kita usulkan pada saat nanti Musrenbang TSP," tandasnya.
Baca Juga : Libatkan Anak dalam Pembangunan Daerah, Bappeda Kota Malang Gelar Musrenbang Tematik Anak
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji yang hadir secara virtual menekankan, kebutuhan akan digitalisasi terhadap anak-anak dinilai penting. Namun, tetap harus memperhatikan pemahaman akan bijak dalam bermedia sosial.
"Pemerintah Kota terus menerus meningkatkan literasi dengan kebijakan-kebijakan yang menyasar ke anak-anak. Pemanfaatan digitalisasi ini penting, tapi juga harus didasari dengan pengetahuan untuk bijak bermedia sosial," ungkapnya.
Tak hanya itu, dalam pemenuhan kebutuhan anak setidaknya akan mengacu pada beberapa indikator. Di antaranya, pencegahan bullying terhadap anak, penguatan karakter keluarga, pencegahan penanganan tindak pidana orang.
Kemudian, pelatihan disabilitas, gelandangan dan anak terlantar. "Juga perlu edukasi rawan bencana dan pencegahan penanggulangan kebakaran tingkat dasar, serta penyadaran bahaya HIV/AIDS dan Narkoba. Ini yang terus menerus kita kuatkan bersama dengan forum anak di Kota Malang," pungkasnya.
