JATIMTIMES - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Banyuwangi menggelar Diskusi Publik dengan tema “Pupuk Subsidi Terdistribusi, Petani Unjuk Gigi” di Cafe Insignia Kelurahan Bakungan Kecamatan Glagah Banyuwangi Jawa Timur pada Selasa (15/02/2022).
Menurut Zamroni, Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi acara yang digelar merupakan salah satu bentuk kepedulian dalam upaya membantu para petani dan pemerintah dalam mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah pupuk yang terjadi di Banyuwangi.
Baca Juga : Fraksi Gerindra DPRD Bondowoso Sebut Pansus TP2D Kurang Strategis
“Seluruh elemen mau belajar dan memahami mekanisme distribusi pupuk dan bersama mengawal distribusi pupuk subsidi demi kemajuan pertanian Banyuwangi. Ke depan tidak ada lagi kasus kelangkaan pupuk bersubsidi akibat ulah oknum yang memanfaatkan kondisi yang ada,” jelas tokoh asal Bakungan Glagah itu.
Selanjutnya Ketua PP Banyuwangi juga berharap agar Dinas Pertanian mulai tingkat kabupaten sampai jajaran yang ada di bawah mampu bekerja lebih profesional dalam mengedukasi dan sosialisasi mekanisme penyaluran pupuk di Banyuwangi. Sehingga para petani bisa paham dan mampu mendapatkan hak-hak mereka secara proporsional.
Yang tidak kalah penting Dinas Pertanian diharapkan secepatnya menuntaskan progam Kartu Tanda Anggota (KTA) Petani di Banyuwangi. "Kami menilai petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) merupakan petugas dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang ada di bawah belum optimal melaksanakan tugas di lapangan. Terbukti masih banyak petani yang kurang tahu tentang KTA petani dan manfaatnya,” imbuh Zamroni.
Sementara M. Khoiri, Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi yang menjadi salah satu nara sumber antara lain mengungkapkan untuk pengawasan tidak bisa sepihak. Pihaknya memiliki PPL yang melakukan monitoring di masing-masing kios dalam distribusi pupuk yang membuat laporan setiap bulan.
“Untuk pendistribusian yang pertama dilakukan oleh distributor yang ditunjuk oleh produsen di masing-masing wilayah. Distributor bertanggung jawab melakukan distribusi ke masing-masing kelompok atau kios dan membantu melakukan pengawasan sampai ke tingkat petani,” jelas Khoiri.
Baca Juga : Harga Kedelai Rp 11 Ribu Per Kg, Pembelian Perajin Tempe di Malang Menurun
Menurut dia sampai saat ini tugas dan kewajiban melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi tersebut dilaksanakan oleh petugas dan dilaporkan secara rutin. “Sehingga selama antara distribusi alokasi dengan distribusi kepada petani sudah klop berarti sudah benar dan tidak ada masalah,” imbuh Khoiri.
Dalam acara diskusi publik yang digelar MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuwangi bertindak sebagai nara sumber antara lain; Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Polresta Banyuwangi, Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan Kodim 0825 Banyuwangi.
Sedangkan peserta antara lain; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pengurus dan anggota Pemuda Pancasila, perwakilan petani, perwakilan GMNI, HMI dan PMII dan beberapa peserta lainnya.
