JATIMTIMES - Rencana buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan melakukan unjuk rasa ke sejumlah titik di antaranya di rumah dinas Bupati Jember (Pendapa Wahyawibawagraha) akhirnya urung dilaksanakan. Hal itu, tidak terlepas dari upaya Bupati Hendy Siswanto mencoba mengakomodir aspirasi para buruh dengan diskusi secara langsung, Rabu (12/1/2022).
Dalam audiensi yang juga dihadiri Forkopimda itu, Hendy mengaku prihatin atas masalah di PDP Kahyangan sampai dengan ditunjuknya direksi baru masih belum selesai.
Baca Juga : Telan Anggaran Rp 66 Miliar Lebih, Gedung Baru DPRD Bangkalan Diresmikan
"Saya baru tahu, makanya saya undang ke sini, ayo dibicarakan bersama. Kondisi PDP itu sudah cukup berat, harus kita dorong bersama-sama," ucapnya mengawali.
Di dalam forum, satu persatu perwakilan serikat buruh PDP Kahyangan diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Kebanyakan, mereka meminta kepada bupati agar perusahaan diberikan penyertaan modal lewat dana APBD karena anggaran tersebut menyangkut gaji buruh dan operasional perusahaan.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan minimnya gaji yang diterima para buruh beberapa tahun belakangan. Perlu diketahui, buruh sampai jajaran direksi PDP Kahyangan hanya menerima gaji sekitar Rp 1,3 juta , atau 70 persen dari pagu. Ironisnya, sampai saat ini perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Jember tersebut masih menggunakan UMK 2018.
"Kembali lagi itu wewenang bupati. Kalau tidak bisa memberikan penyertaan modal, paling tidak direksi memiliki terobosan-terobosan yang bisa kita harapkan untuk masalah ini," ujar Dwiagus Budiyanto ketua serikat buruh dari FK-PAK.
Soal permintaan penyertaan modal, Bupati Hendy menyatakan masih akan membahasnya dan meminta jaminan kepada direksi karena modal tersebut adalah uang rakyat.
"Saya bukan hanya memikirkan gaji naik, tapi saya juga harus bertanggung jawab kepada rakyat Jember. Kalau pemkab katakan memberikan 10 Miliar, mau kembali berapa kepada kami, kapan kembalinya? Diberi 10 kembali 20 itu keren. Apa pun bupati harus bertanggungjawab meski ini sisi sosial. Jadi perlu satu kajian kira-kira perlu kapan dan untuk apa. Tentunya kalau sudah aja kajian jelas aka kami ajukan," jelas Hendy.
Baca Juga : Konfercab Pagar Nusa Kurang 1 Bulan, Panitia: Masih Belum Muncul Kandidat
Bupati menyebut, gaji yang diterima buruh di bawah UMK sangat kecil sekali, namun di sisi lain PDP Kahyangan perlu melakukan peremajaan kebun yang juga penting dengan keterbatasan anggaran.
Menindaklanjuti permintaan buruh, Bupati Hendy siap bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan PDP Kahyangan yang beberapa tahun belakangan tidak mengahasilkan PAD kepada Pemkab Jember bahkan minus dalam sisi keuangan.
"Pemkab siap untuk berkolaborasi dengan catatan mendapatkan persetujuan dari anggota dewan. Harapannya dengan niatan yang sama, PDP tidak boleh saja hanya menerima penyertaan modal tapi juga bisa mengembalikan (untung). Jadi peremajaan (kebun) itu dilakukan betul dan karyawan bisa menjaga kebunnya agar menghasilkan karena PDP itu asetnya luar biasa harusnya PDP dapat menguntungkan disitu," tandasnya.
